Upcoming Events

Latest Monitor

Monitor Vol. IV. No. 36 | Kontribusi Industri Sawit Pada SDGs : Penghapusan Kemiskinan (SDGs-1)

Paradigma keberlanjutan (sustainability) berkembang menjadi paradigma global dengan disetujuinya platform Sustainable Development Goals (SDGs) 2016-2030 oleh negara – negara anggota PBB pada tahun 2015. Melalui platform SDGs 2016-2030 ini, negara – negara di dunia sepakat untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai 17 tujuan yang salah satunya adalah Penghapusan Kemiskinan (SDGs-1). Indonesia yang menjadi salah satu anggota PBB dan bagian dari masyarakat global berkewajiban menerapkan platform SDGs sebagai arah pembangunan nasional. Implementasi SDGs di Indonesia dapat didukung dengan keberadaan industri sawit yang merupakan industri strategis nasional. Industri sawit sebagai industri strategis Indonesia dapat diposisikan sebagai bagian dari solusi pencapaian tujuan SDGs pertama yaitu penghapusan kemiskinan (SDGs – 1). Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan yang tersebar di 25 provinsi dan 200 kabupaten, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut dengan menciptakan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan petani, pengurangan kemiskinan, serta adanya efek-multipliernya terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya dipedesaan dan perkotaan.

Monitor Vol. IV. No. 35 | Peran Pemerintah Dalam Agribisnis Sawit Indonesia

Agribisnis kelapa sawit yang berkembang pesat di Indonesia dalam sejarahnya dimulai dengan masuknya 4 benih kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D. T. Pryce pada tahun 1984 dan dibukanya perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia oleh perusahaan Belgia pada tahun 1911. Kemudian perkembangan luas perkebunan yang pesat terjadi mulai tahun 1980-an, saat pemerintah menerapkan berbagai pola kemitraan yaitu Pola PIR Khusus dan Lokal, Pola PIR Transmigrasi, Pola PIR Kredit Koperasi Primer untuk Para Anggotanya (KKPA), dan Pola PIR Revitalisasi Perkebunan yang berhasil meningkatkan luas perkebunan sawit rakyat di Indonesia. Setelah perkembangan di sektor budidaya, pemerintah juga mengembangkan hilirisasi kelapa sawit dengan adanya instrumen kebijakan seperti kebijakan pajak ekspor, kebijakan bea keluar, dan pungutan eskpor yang menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit bagi industri domestik. Saat ini peran penting pemerintah lebih kepada menjaga stabilitas lingkungan makro-global, sosial dan bisnis kelapa sawit. Hal ini karena minyak sawit sering diperlakukan secara diskriminatif aktibat banyaknya kampanye negatif terhadap kelapa sawit yang merusak citra sawit serta mengubah persepsi dan perilaku masyarakat konsumen yang menjadi anti sawit sehingga akan merugikan perusahaan kelapa sawit karena kehilangan pasar produknya.

Monitor Vol. IV. No. 34 | Legalitas Lahan Perkebunan Sawit Indonesia

Perkembangan budidaya kelapa sawit Indonesia dapat dikatakan sebagai perkembangan yang revolusioner. Pengembangan pada sektor budidaya tersebut juga menarik perkembangan industri hulu (up-stream agribusiness) perkebunan sawit dan mendorong perkembangan industri hilir (down-stream agribusiness) maupun industri/lembaga yang menyediakan jasa (services for agribusiness). Namun pengelolaan industri sawit masih banyak menghadapi permasalahan yang salah satunya terkait dengan legalitas lahan kebun sawit. Masalah ini kembali muncul dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi No.138/2015 yang mewajibkan perkebunan kelapa sawit memiliki dua izin sekaligus yaitu IUP dan HGU sebelum perkebunan dibangun. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakjelasan status lahan kebun sawit yang sudah dibangun dan memiliki IUP, namun belum memiliki atau sedang dalam proses pengajuan HGU. Ketidakjelasan status lahan ini juga berdampak pada sertifikasi minyak sawit berkelanjutan baik RSPO maupun ISPO yang mensyaratkan legalitas lahan perkebunan dalam penilaiannya. Untuk itu, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang mengisi kekosongan hukum status lahan kebun sawit ini. Adanya upaya menetapkan RUU Perkelapasawitan menjadi undang – undang dianggap masih belum perlu karena akan tumpang tindih dengan undang-undang lainnya. Jika diinginkan adanya undang-undang yang khusus mengatur kelapa sawit, maka harus dilakukan unifikasi pasal- pasal dari semua peraturan terkait kelapa sawit.