Upcoming Events

Latest Monitor

Monitor Vol. V. No. 43 | Dampak Kebijakan Mandatori B30 Pada Tahun 2020

Kebijakan mandatori biodiesel merupakan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan minyak fosil impor yang selama ini menjadi faktor beban defisit neraca perdagangan Indonesia. Selain itu, kebijakan biodiesel juga bentuk dari komitmen nyata Indonesia untuk turut berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK sesuai dengan Paris Agrement tahun 2015. Pengembangan kebijakan biodiesel di Indonesia sudah dimulai sejak 2009 dengan B1 dan kemudian terus mengalami peningkatan bleding rate seiring dengan mandat Permen ESDM No. 12 /2015 yakni B10 pada tahun 2015, B20 tahun 2016 dan B30 tahun 2020. Manfaat ekonomi (penghematan devisa, peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja) serta dampak lingkungan (penurunan emisi GRK) dari implementasi B30 diperkirakan lebih besar dibandingkan kebijakan B20. Rencana implementasi kebijakan B30 di Indonesia yang diiringi dengan kebijakan mandatori B20 di Malaysia, penurunan produksi minyak sawit karena El Nino dan rendahnya stok minyak kedelai dunia, akan berdampak pada penurunan stok minyak sawit dunia sehingga terjadi peningkatan harga minyak sawit.

Monitor Vol. V. No. 42 | Minyak Sawit Dalam Persaingan Bahan Baku Biodiesel Uni Eropa: Motif RED II ILUC

Persaingan antara minyak rapeseed dan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel UE, dimana posisi minyak sawit lebih kuat yang ditunjukkan dengan peningkatan pangsa minyak sawit dalam industri biodiesel UE sedangkan pangsa minyak rapeseed menurun. Hal tersebut dianggap menjadi ancaman dan menimbulkan kekawatiran bagi pemerintah UE, mengingat minyak rapeseed merupakan minyak nabati utama yang diproduksi oleh negara tersebut. Hal tersebut dinilai sebagai motif dari kebijakan RED II ILUC yang dikeluarkan oleh Komisi Uni Eropa untuk mem-phase-out minyak sawit dalam RED. Isu deforestrasi dan emisi digunakan sebagai latar belakang dikeluarkan kebijakan tersebut, namun penggunaan kedua isu tersebut dianggap kurang reliable untuk dikaitkan dengan perdagangan tanaman biofuel termasuk minyak sawit dalam RED Uni Eropa. Kedua isu tersebut juga dianggap sebagai bentuk pengalihan Uni Eropa untuk melemparkan kesalahan deforestrasi di masa lalu dan tanggung jawab sebagai salah satu emitter utama emisi GHG dunia. Rencana phase out minyak sawit dari RED juga bersifat crop apartheid dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan GATT/WTO. Kehadiran minyak sawit di daratan Eropa seharusnya dianggap sebagai suatu rejeki dan berkah karena dapat mengurangi beban minyak rapeseed dalam feeding and fuelling UE (mencegah terjadinya food-fuel trade-off).

Monitor Vol. V. No. 41 | Makin Cerahnya Ekspor Minyak Sawit Indonesia ke India Tahun 2020

India dalam memenuhi konsumsi minyak nabati domestiknya yakni melalui impor. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling banyak diimpor oleh India yakni dengan pangsa mencapai 68 persen dan sebagian besar berasal dari Indonesia dan Malaysia. Besarnya pangsa impor minyak sawit India menggambarkan tingginya ketergantungan impor sehingga menimbulkan kekhawatiran Pemerintah India. Oleh karena itu, pemerintah India menerapkan kebijakan tarif impor yang relatif besar untuk menurunkan konsumsi minyak sawit. Malaysia dan India memiliki kerjasama perdagangan bilateral yakni Malaysia India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA). Implikasinya adalah tarif impor untuk produk sawit asal Malaysia khususnya RPO lebih rendah dibandingkan negara eksportir lainnya. Skema tersebut terbukti meningkatkan ekspor Malaysia, namun ekspor Malaysia ke depan menghadapi tantangan yang relatif besar terkait dengan penambahan tarif impor safeguard sehingga tarif yang dikenakan untuk RPO impor asal Malaysia sama dengan negara lainnya serta adanya boikot minyak sawit impor akibat pertikaian diplomatik atas Kashmir. Kondisi ini perlu dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang untuk semakin mendominasi pasar minyak sawit impor India.