Upcoming Events

Latest Monitor

Monitor Vol. VI. No. 04 | Rencana Pemberlakuan Pungutan Ekspor Ditengah Tren Harga Sawit Naik Di Tahun 2020

Pajak ekspor minyak sawit yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yakni Bea Keluar dan Pungutan Ekspor. Implementasi pajak ekspor tersebut berdampak positif yakni pengembangan industri hilir domestik dan menambah penerimaan pemerintah, namun secara netto kebijakan tersebut menurunkan kesejahteraan nasional karena kerugian yang harus ditangung oleh produsen lebih besar. Akibat penurunan harga minyak sawit dunia sejak awal tahun 2017-2019 mengakibatkan kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor ditiadakan. Namun, pada tahun 2020 harga minyak sawit mengalami peningkatan dan diperkirakan terus “berkilau”. Kondisi tersebut berimplikasi pada diberlakukannya kembali kebijakan Bea Keluar dan Pungutan Ekspor minyak sawit di Indonesia. Untuk meminimalisir dampak kebijakan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan nasional, maka diperlukan reformulasi Bea Keluar dan Pungutan Ekspor untuk menghasilkan kondisi yang win-win solution. Reformulasi tersebut adalah kebijakan pajak ekspor (BK dan PE) tidak boleh merugikan produsen terutama pekebun, mengurangi daya saing dan mendukung hilirisasi. Diusulkan juga bahwa metode pemungutan pajak ekspor melalui metode secara langsung seperti PBB, serta kebijakan pajak ekspor juga perlu dikombinasikan dengan program pengembangan hilirisasi dengan skedul hilirisasi terlebih dahulu.

Monitor Vol. VI. No. 03 | Alternatif Implementasi Pola Kemitraan Baru untuk Industri Sawit yang Makin Inklusif

Pola kemitraan yang diamanatkan dalam UU No. 39 tahun 2014 pasal 58, dimana perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20 persen dari total luas IUP, belum bisa dilakukan oleh perusahaan perkebunan sawit. Mengingat diberlakukannya Inpres No. 5 tahun 2019 tentang moratorium pembukaan areal kebun sawit baru dan terganjal prinsip sustainable, dimana pembangunan kebun baru berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti konversi hutan, lahan gambut dan lahan pangan/pertanian lainnya, biodiversity loss serta masalah sosial seperti konflik agraria dan pelanggaran HAM. Kondisi tersebut menimbulkan dilema bagi perusahaan perkebunan hingga menimbulkan potensi risiko hukum dan ketegangan sosial yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga dibutuhkan alternatif implementasi kebijakan kemitraan yang menjadi solusi dilema perusahaan perkebunan dan tetap menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Pola kemitraan dibuat lebih bervariatif dengan tidak hanya terkait replika inti-plasma, namun terkait pembinaan kelembagaan pekebun sawit sekawasan dengan PKS Biohidrokarbonnya, mengintegrasikan hasil produk pangan/pertanian lokal yang diusahakan oleh masyarakat sekitar serta pengembangan usaha masyarakat lokal baik pada bidang kreatif berbasis biomassa sawit maupun sektor listrik dari POME.

Monitor Vol. VI. No. 02 | Prognosa Dan Antisipasi Efek Hormuz Terhadap Perekonomian Indonesia

Ketegangan politik dan militer antara Amerika Serikat-Iran memicu terjadinya efek Hormuz yang berimplikasi pada peningkatan harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, hal ini karena Indonesia merupakan net importir minyak mentah sehingga tingkat sensitifitas terhadap guncangan harga minyak mentah sangat tinggi mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Tingginya harga minyak yang diimpor Indonesia akan semakin memperbesar deficit trade, deficit fiscal (beban subsidi BBM dan listrik semakin besar) dan deficit resources (pengurangan investasi). Dampaknya juga akan ditransmisikan pada sektor riil melalui supply dan demand. Sisi supply akan menyebabkan peningkatan biaya produksi industri yang berdampak meningkatkan harga output (inflasi), pengurangan jumlah output, meningkatkan pengangguran dan mengurangi daya saing ekspor sehingga akan semakin memperbesar deficit trade. Sementara itu, pada sisi demand berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat karena daya beli menurun. Secara umum, peningkatan harga minyak mentah akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan berpotensi menyebabkan resesi ekonomi. Besarnya potensi resiko kerugian yang ditimbulkan dari peningkatan harga minyak dunia tersebut perlu diantisipasi. Implementasi kebijakan B30 dan percepatan pengembangan produksi bensin sawit, diesel sawit dan avtur sawit yang merupakan solusi jangka panjang dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap migas fosil terutama yang bersumber dari impor serta mewujudkan ketahanan energi melalui produksi biofuel berbasis sawit.