Upcoming Events

Latest Monitor

Monitor Vol. IV. No. 44 | Permasalahan Fortifikasi Vitamin A Minyak Goreng Sawit

Kebijakan fortifikasi MGS dengan vitamin A sudah lama direncanakan Pemerintah. Sejak tahun 2012, pemerintah melalui Badan Standarnisasi Nasional telah mengeluarkan SNI 7709 yang antara lain mempersyaratkan MGS ditambahkan atau difortifikasi vitamin A. Fortifikasi vitamin A dianggap bisa dilakukan pada minyak goreng sawit karena penambahan fortifikan vitamin A tidak mengubah warna, rasa, dan reaksi negatif zat gizi lain pada minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat sehingga kebijakan fortifikasi vitamin A pada MGS dianggap tepat untuk mengatasi kekurangan vitamin A di Indonesia. Namun penerapan kebijakan fortifikasi vitamin A pada MGS belum dapat berjalan karena produsen MGS menganggap ada beberapa permasalahan yang akan diakibatkan fortifikasi vitamin A yang bersifat wajib sesuai SNI 7709 yang antara lain : “penambahan vitamin A” pada defenisi minyak goreng sawit, stabilitas fortifikan vitamin A sintetis, konsekuensi hukum akibat fortifikan yang tidak stabil dalam distribusi hingga konsumen akhir, pengawasan pemerintah dan ketersediaan fortifikan yang saat ini hanya berasal dari impor. Sehingga produsen minyak goreng sawit memberikan beberapa rekomendasi seperti : penyelarasan fortifikasi dengan Permendag No.09/2016 tentang konversi minyak goreng curah ke kemasan, pembatasan umur sampling, pembagian tanggung jawab distribusi MGS, pembinaan selama beberapa tahun di masa transisi, sosialisasi cara penyimpanan dan penggunanan MGS, dan perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap ketersediaan fortifikan vitamin A sintetis.

Monitor Vol. IV. No. 43 | CPO Outlook 2019 : Apakah Harga CPO Dunia Akan Terus Turun?

Selama tahun 2018, terjadi dinamika yang kurang menguntungkan industri sawit. Sejak awal periode 2018 terjadi penurunan harga CPO dunia yang signifikan hingga bulan Oktober 2018 dan menyentuh harga CPO dunia terendah sejak tahun 2015. Diperkirakan harga CPO dunia akan bergerak naik kembali sekitar USD 50 -100 per ton sehingga harga CPO dunia berada di kisaran USD 600 – 650 per ton pada tahun 2019. Perkiraan ini didasarkan pada kondisi pertumbuhan ekonomi negara – negara tujuan tujuan ekspor minyak sawit Indonesia yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada tahun 2019. Selain itu konsumsi minyak nabati dunia juga diharapkan akan mengalami peningkatan sebagaimana menurut Mielke (2018), bahwa konsumsi minyak nabati dan lemak dunia menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2018 ini. Permintaan terhadap minyak nabati dan lemak selama 5 tahun terakhir meningkat sebesar 7.2 juta ton yang terbagi atas penggunaan untuk biofuel sebesar 2.2 juta ton dan untuk bahan pangan sebesar 5 juta ton. Perkiraan ini masih menghadapi risiko terjadinya El Nino sekitar bulan Juli 2019 yang dapat mengganggu produksi minyak sawit, namun produksi minyak sawit tahun 2019 tetap diprediksi mengalami peningkatan.

Monitor Vol. IV. No. 42 | Penurunan Daya Saing Minyak Sawit Indonesia

Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Dalam konteks pasar dunia minyak sawit, kebijakan perdagangan minyak sawit yang diberlakukan kedua negara sangat menentukan daya saing minyak sawitnya di pasar dunia. Perbedaan kebijakan kedua negara adalah adanya pungutan ekspor (export levy) di Indonesia sementara Malaysia tidak menerapkan kebijakan tersebut. . Daya saing minyak sawit Indonesia mengalami penurunan sebesar 24.19 persen di China, 13.03 persen di Eropa, dan penurunan signifikan terjadi di pasar India sebesar 64.29 persen akibat kenaikan pajak impor yang diberlakukan oleh India. Malaysia juga mengalami penurunan daya saing sebesar 20.76 persen di China, 60.78 persen di India, dan 10.36 persen di Uni Eropa. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan internasional Indonesia tidak mampu menjaga atau bahkan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia. Adanya kebijakan pungutan eskpor menjadi disinsentif bagi ekspor minyak sawit. Kebijakan pajak ekspor dan pungutan ekspor minyak sawit Indonesia seharusnya mempertimbangkan kondisi pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara tujuan dan kebijakan tariff impor minyak sawit yang diberlakukan negara tujuan ekspor Indonesia. Selain itu paradigma kebijakan perdagangan internasional minyak sawit perlu berubah dari paradigma lama yang menjadikan pajak ekspor sebagai instrumen peningkatan penerimaan pemerintah, kepada paradigma baru yang menjadikan pajak ekspor sebagai instrumen untuk menjaga daya saing ekspor.