2017 Tanpa ISPO, Tak Bisa Jual CPO

Medan – Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) mengingatkan seluruh perusahaan kelapa sawit di Indonesia untuk melakukan proses sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terhadap seluruh area perkebunan mereka dan harus tuntas pada tahun 2017. Sebab bila tidak, Dirjenbun memastikan perusahaan sawit terkait tidak akan bisa menjual crude palm oil (CPO), baik dalam dan luar negeri.

Hal itu dikatakan Dirjenbun Kementan Bambang MM kepada wartawan seusai peresmian Museum Perkebun Indonesia di areal Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Jalan Brigjen Katamso, Sabtu (10/12).

Pihaknya melihat ada tumbuh kesadaran dari banyak perusahaan sawit untuk melakukan prose sertifikasi ISPO terhadap seluruh lahan perkebunan mereka.

Namun Bambang menyebutkan sampai saat ini Dirjenbun mencatat baru 10% atau 1,3 juta hektar lahan sawit milik perusahaan yang tersertifikasi ISPO dari total 11,3 juta hektar kebun sawit milik perusahaan.

Agar proses sertifikasi bisa dipercepat dengan tepat dan benar, Dirjenbun meminta pihak perusahaan untuk menyiapkan sejumlah tenaga auditor internal perusahaan untuk diperbantukan dalam proses sertifikasi ISPO.

Setelah itu para tenaga auditor internal perusahaan sawit ini didaftarkan ke Sekretariat Komisi ISPO untuk dilatih menjalankan tatakelola perkebunan sawit yang berkelanjutan plus sebagai bagian dari meraih sertifikasi ISPO.

Sebagai informasi, ISPO adalah jawaban dari pemerintah terhadap keberadaan RSPO (Roundtable Suistanable Palm Oil) yang dikeluarkan pihak negara-negara di Eropa dan Amerika, yang berisi berbagai persyaratan agar CPO Indonesia diterima pasar Eropa dan Amerika. Persyaratan dalam RSPO umumnya terkait persoalan lingkungan di lahan dan sekitar perkebunan sawit milik perusahaan.

Pada acara peresmian Museum Perkebunan Indonesia tersebut Dirjenbun Bambang MM memberikan sertifikasi ISPO kepada 42 perusahaan sawit berdasarkan proses sertifikasi yang ketat dari tujuh lembaga sertifikasi perkebunan yakni Lembaga Sertifikasi PT Mutu Strategis Indonesia Berkelanjutan, PT TUV Nord Indonesia, PT Mutu Agung Lestari, PT SAI Global, PT BSI Indonesia, PT TUV Rheinland, PT SGS Indonesia, dan Lembaga Sertifikasi Agri Mandiri Lestari.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono membantah pernyataan Dirjenbun Bambang terkait tidak bisa menjual CPO bila lahan perkebunan milik perusahaan belum memiliki sertifikasi ISPO.

“Enggak sampai seperti itu kalau merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan,” ujar Joko.

Peraturan yang dimaksud Joko Supriyono adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19/Permentan/OT.140/3 /2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), yang disempurnakan menjadi Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).

Ketua Umum Gapki Pusat itu mengingatkan, di dalam peraturan yang ada menyebutkan proses mendapatkan sertifikasi ini mandatori regulasi maka sanksinya juga administratif.

“Misal, penurunan kelas kebun sampai pencabutan pada izin. Tapi pemerintah juga tidak gegabah, karena faktor perusahaan belum mendapatkan ISPO karena ada aspek hambatan di dalam diri pemerintah sendiri,” tegas Joko Supriyono.

Kacuk Sumarto dari PT PD Paya Pinang mengaku sudah bersiap untuk mendapatkan sertifikasi ISPO terhadap seluruh kebun mereka di berbagai tempat di Sumatera Utara seperti di Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Padang Lawas.

Bahkan pihaknya sudah menyiapkan dan mengirimkan 8 tenaga quality internal perusahaan ke Sekretariat Komisi ISPO.

“Insya Allah di bulan Januari tahun 2017 kami akan menyelaraskan semua persyaratan ISPO di seluruh kebun kami. Semoga di 2017 kami sudah mendapatkan sertifikasi ISPO,” ujar Kacuk Sumarto. Ia menyebutkan ISPO adalah harga mati. Apalagi ISPO sudah digulirkan pemerintah sejak 4 tahun lalu, namun sampai sekarang baru 10% atau 1,3 juta hektar dari 11,3 juta hektar kebun sawit milik perusahaan yang tersertifikasi ISPO.

Padahal, sambung Kacuk, ISPO dibuat pemerintah sebagai jawaban dari RSPO. Ia berharap pemerintah mau memercepat proses ISPO ini dan mengatasi seluruh kendala, termasuk kemungkinan benturan regulasi antara pemerintah pusat dengan daerah, serta kemungkinan adanya oknum-oknum yang bermain yang berpotensi menghambat proses ISPO. (hendrik hutabarat).

Sumber : medanbisnisdaily.com

836 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *