Akhirnya IPOP Membubarkan Diri

Medan –  Setelah mendapatkan tekanan dan penolakan dari berbagai pihak akhirnya IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge) membubarkan diri. Ini ditandai dengan datangnya para signatur atau para penandatangan keanggotaan IPOP ke Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (29/6) pagi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR-RI, para petani dan pengusaha kelapa sawit kelas menengah ke bawah telah lama menolak IPOP karena berpotensi melakukan kartel. Awalnya IPOP ditandantangani oleh lima perusahaan besar sawit atau lebih dikenal The Big Five Company pada 24 September 2014 di KTT Perubahan Iklim New York yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkuasa saat itu. Kelima perusahaan itu yakni Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri.

Kelima perusahaan ini diperkirakan menguasai 75%-90% perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia, dan menampung hampir 90% seluruh tandan buah segar (TBS) dan CPO Indonesia, termasuk di dalamnya TBS dari 4,5 juta sawit rakyat. Mereka menampung hampir 90% seluruh tandan buah segar (TBS) dan CPO Indonesia, termasuk di dalamnya TBS dari 4,5 juta sawit rakyat. Beberapa bulan lalu, menyusul PT Astra Agro Lestari (AAL) bergabung dalam IPOP.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Naser kepada MedanBisnis pada Rabu (29/6) sore mengakui pembubaran IPOP. Dia mengatakan utusan enam perusahaan signatur menyatakan secara lisan untuk keluar dari IPOP dan akan disusul surat resmi pengunduran diri dalam tempo dua hari. “Jadi, yang datang tadi Pak Tumanggor, Pak Joko, Pak Freddy, dan Pak Agus. Jadi, dalam pertemuan dengan pihak kami, mereka melaporkan hasil kesepakatan untuk mundur dari IPOP,” ujar Gamal Naser.

Nama-nama yang dimaksud Gamal Naser adalah Master Parulian Tumanggor (Komisaris Utama PT Wilmar Nabati Indonesia), Joko Supriyono (Direktur Utama PT Astra Agro Lestari sekaligus Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapasawit Indonesia/Gapki), Freddy Widjaja dari PT Asian Agri Grup, dan Agus Purnomo selaku Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement Golden Agri Resource (GAR) yang merupakan induk dari PT Sinar Mas Agro Resource and Technolgy Tbk (PT SMART).

MedanBisnis mencoba menghubungi beberapa nama di atas, tetapi hingga berita ini dituliskan, belum dapat dikonfirmasi. Namun sejumlah pihak yang selama ini mengkritisi keberadaan IPOP telah mendapatkan informasi tersebut. Owner PT Mopoli Grup Sabri Barsyah yang sempat menjadi korban kedigdayaan IPOP mengaku bahagia mendengar kabar tersebut dari para koleganya di Jakarta. Dia pun mengetahui ada pertemuan para signatur IPOP dengan pihak Kementerian Pertanian. “Pokoknya saya sekarang happy. Kalau dulu hasil sawit saya tak bisa saya jual kepada para signatur IPOP karena tak sesuai standar IPOP, kini saya bisa bernapas lega. Ini membuktikan seluruh stakeholders perkelapasawitan di Indonesia masih punya jiwa nasionalis. Ini suatu hal yang layak mendapatkan acungan jempol. Kelapa sawit Indonesia akan semakin berdaulat dan terus melindungi kepentingan rakyat kecil. Viva kelapasawit Indonesia!” pekik Sabri Barsyah.

RUU Perkelapasawitan
Bagaimana tanggapan anggotaKomisi IV DPR-RI bidang Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Firman Subagyo yang selama ini dikenal menentang keras keberadaan IPOP? Saat dihubungi MedanBisnis, dia pun mengaku mendengar informasi itu dari pihak Kementerian Pertanian. Dia menyambut baik, apalagi selama ini terus-menerus menyuarakan pembubaran IPOP karena dinilai telah melanggar kedaulatan negara, melanggar berbagai peraturan dan undang-undang, serta menyakiti para petani dan pengusaha sawit kelas menengah ke bawah yang notabene jumlahnya sangat banyak di Indonesia.

“IPOP itu kan seperti saya katakan, itu B to B, business to business. Masak b to b bisa lebih berkuasa dari kedaulatan negara, mengabaikan berbagai regulasi yang ada. Enggak benar IPOP itu. Saya menyambut baik pembubaran IPOP,” ujar Wakil Ketua Badan Legislatif ini. Dia mengingatkan, di saat sektor minyak dan gas (migas) tak lagi bisa diharapkan menopang perekonomian nasional, ternyata minyak sawit bisa menjadi penopang pengganti dan memberikan puluhan triliunan rupiah bagi Indonesia dan ada 10 juta tenaga kerja di perkebunan sawit.

Karena itu bisnis minyak sawit tak bisa diabaikan dan harus dilindungi oleh DPR dan pemerintah. Kata politisi Partai Golkar ini, selaku Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI, pihaknya terus mendorong agar rancangan undang-undang (RUU) Perkelapasawitan terus didorong agar masuk dalam pembahasan untuk kemudian dijadikan undang-undang. (hendrik hutabarat)

Sumber: Medanbisnisdaily.com

 

531 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *