Aturan Baru Sertifikasi ISPO Siap Meluncur Awal Tahun 2017

JAKARTA. Pemerintah tengah menggodok pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) penguatan platform sertifikasi sawit, Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Saat ini, persiapan penyusunan Perpres tersebut sudah memasuki tahap finalisasi, dan diperkirakan sudah bisa terbit pada Januari 2017 mendatang.

Nantinya, Perpres mengatur penguatan ISPO yang lebih konkret, dan lebih transparan terkait pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sehingga dapat meyakinkan negara-negara pembeli dan pasar internasional kalau sawit Indonesia telah memenuhi kaidah-kaidah ramah lingkungan.

Kepala Sekretariat Komisi ISPO Aziz Hidayat mengatakan, Perpres ISPO yang akan terbit ini akan mengatur secara detail soal sertifikasi ISPO. Ia mengambil contoh adanya perbaikan pada aspek kelembagaan, sistem sertifikasi, kementerian dan lembaga yang bertanggungjawab dan penyelesaian regulasi-regulasi baru terkait ISPO.

Perpres ISPO ini nanti akan memenuhi harapan pasar internasional yang terkait standar-standar yang ditetapkan ISPO. “Selama ini, negara-negara buyer semisal Uni Eropa kerap diskriminatif terhadap produk sawit Indonesia,” ujarnya, Rabu (14/12).

Saat ini, perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat ISPO terus bertambah. Yang terbaru ada penambahan 42 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO dari sebelumnya yang sudah ada 184 perusahaan.

Dengan demikian, total perusahaan yang sudah memiliki sertifikat ISPO mencapai 226 perusahaan saat ini dengan total kepemilikan lahan kelapa sawit seluas 1,43 juta hektar (ha) dan produksi CPO per tahun 6,74 juta ton.

Diah Suradiredja, Chief Board of Representative Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) mengatakan, ada beberapa poin utama yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan beleid ISPO tersebut. Pertama, menyiapkan petani kecil untuk bisa memenuhi kriteria dan standar ISPO.

Kedua, memperkuat kelembagaan dalam sistem sertifikasi ISPO. Maklum, selama ini Komisi ISPO berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiga, mewajibkan perbaikan tata kelola kelapa sawit melalui sistem ISPO, terutama soal legalitas lahan. Keempat, menggencarkan promosi dan kampanye sawit ke dunia internasional.

Sumber : Kontan

3,055 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *