BPDP KS: Studi Skema Sustainabilitas Wajib Dilakukan

JAKARTA – Pemerintah mewajibkan pelaksanaan studi skema sustainabilitas sebagai bahan keputusan Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kelapa Sawit.

Keputusan dihasilkan dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Kamis (16/6/2016).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan studi skema sustainabilitas BPDP Kelapa Sawit dilakukan berdasarkan beberapa skenario seperti harga minyak dan harga sawit.

Studi itu, lanjutnya, diperlukan sebagai bahan keputusan Komite Pengarah. Studi ini diperlukan bukan hanya untuk menjamin sustainalibitas dari BPDP Sawit, tapi juga program bioenergi tanah air.

“Kita sepakat melakukan studi skema sustainabilitas tersebut. Kita perlu memperhatikan kredibilitas sistem, perlu analisis yang lebih transparan untuk menunjukkan akuntabilitas kita. Kita harus agendakan rapat yang khusus membahas ini”, ujarnya.

Secara keseluruhan, rapat ini membahas evaluasi satu tahun BPDP Sawit. Selain itu, rapat tersebut juga menyoal perlunya studi skema sustainabilitas BDPD Sawit. Turut dibahas pula tata kelola rapat komite pengarah dan dihadiri oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi.

Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi melaporkan target B20 sudah berhasil diterapkan dengan baik. Hingga saat ini, perkiraannya sudah mencapai B18,6.

“Target ini sudah baik kita bisa mencapai 18,6 dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada,” katanya.

Terkait peremajaan kebun rakyat, Bayu menyampaikan adanya skema-skema menarik yang merupakan kreativitas petani yang perlu mendapat dukungan pemerintah. Selain itu, capaian setahun BPDP Sawit lainnya adalah di bidang riset dan pelatihan.

“Kami telah menyeleksi beberapa judul riset untuk dibiayai yang bisa berdampak pada industri. Kami juga memfasilitasi lebih kurang 5.000 petani untuk mengikuti pelatihan dengan berbagai topik untuk peningkatan kapasitas mereka,” paparnya.

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan beasiswa kursus sawit untuk sekitar 700 siswa dan mahasiswa, 400 di antaranya merupakan anak petani yang nantinya akan menjadi pengelola kebun ataupun koperasi di tempatnya.

Sejauh ini, BPDP juga menerima status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Begitupun perkembangan dari sisi teknologi, BPDP Sawit telah meluncurkan e-payment untuk pungutan dana perkebunan.

Tidak kalah penting, badan itu terus menjalin komunikasi dan kebersamaan masyarakat sawit, baik dari pihak industri, petani, asosiasi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bayu meyakini BPDP Sawit akan terus berbenah dan menyempurnakan sistem, seperti Standar Operasional (SOP) serta proses bisnis. ().

Editor : Fatkhul Maskur

Sumber: Bisnis.com

603 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *