CPO Fund Bantu Indonesia Hemat Devisa Rp 14 Triliun

JAKARTA – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mengklaim bahwa keberadaan skema pungutan sawit (CPO Fund) telah sukses mendongkrak kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global hingga US$ 251 per ton. Selain itu, kehadiran CPO Fund telah membantu mengurangi impor minyak bumi, sehingga menghemat devisa US$1,1 miliar atau setara Rp 14,83 triliun.

Skema CPO Fund di lapangan dijalankan oleh badan layanan umum (BLU) BPDP-KS. Skema itu lahir melalui Perpres No 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. BPDP-KS mulai melakukan pungutan sawit kepada para eksportir pada 15 Agustus 2015 dan mulia menyerap biodiesel (subsidi biodiesel) pada 27 Agustus 2015. Pada Agustus-Desember 2015 diterapkan mandatori B15 dan pada 2016 diterapkan mandatori B20.

Direktur Utama BPDP-KS Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, pada Januari-Oktober 2016 implementasi B20 untuk BBM bersubsidi (public service obligation/PSO) dan pembangkit listrik mencapai 2,16 juta kiloliter. Sedangkan sepanjang Agustus 2015 Oktober 2016 sebesar 2,60 juta kl atau setara dengan 226 ribu kl per bulan. “Benefit dari CPO Fund di antaranya adalah mampu mendongkrak harga sawit hingga US$ 251 per ton, juga devisa negara yang bisa dihemat mencapai Rp 14,83 triliun,” kata Bayu saat berbicara dalam 12th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2017 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, pekan lalu.

Selain itu, kata Bayu, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) khusus pada 2016 mencapai 4,30 juta ton C02e. Juga mampu menciptakan tenaga kerja, hanya dari implementasi program biodiesel, dari sisi hulu (on farm) 382.653 orang dan dari sisi hilir (off farm) 2.887 orang. “Kehadiran CPO Fund melalui program penyerapan biodiesel mampu menciptakan nilai tambah dari investasi pengolahan lebih lanjut atas produk sawit senilai Rp 4,4 triliun,” kata Bayu.

Menurut Bayu, sepanjang tahun ini total pungutan yang berhasil dikumpulkan BPDP-KS mencapai 9,5-10 triliun dan sebanyak Rp 8,5% atau sekitar 90% di antararrya untuk memberikan subsidi program mandatori biodiesel B20. Pada 2017, target dana yang dikumpulkan juga sekitar 9,5-10 triliun karena ekspor minyak sawit lndonesia tahun depan tidak beda dengan tahun ini. “Target dana yang dikumpulkan tahun depan masih sama, Rp 9,5-10 triliun,” jelas Bayu.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan Pemerintah Indonesia sengaja membentuk CPO Fund guna merespon terus melorotnya harga minyak sawit dan mengantisipasi terus anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. “Selama tujuh bulan, subsektor sawit menderita, kalau kita tidak melakukan apa-apa maka akan seperti subsektor gula, Indonesia menjadi net importer gula, hilang keunggulan komoditas kita.

Biodiesel dalam skema CPO Fund bukan hanya menciptakan demand, tapi mengangkat harkat sawit karena demand yang besar, efek bergandanya luar biasa,” jelas dia.

Komite Replanting

Dalam kesempatan itu, Bayu Krisnamurthi mengatakan, BPDP-KS tengah menyiapkan skema verifikasi lahan sawit milik petani kecil (smallholders) melalui pembentukan Komite Peremajaan Sawit (Komite Replanting). Hal itu dilakukan guna meningkatkan serapan dana peremajaan tanaman (replanting) sawit yang saat ini baru Rp 16 miliar atau sekitar 4% dari total pagu yang disiapkan. “Pembentukan komite itu untuk meningkatkan serapan dana peremajaan. Komite itu yang akan melakukan verifikasi sambil menunggu proses legalisasi lahan,” kata Bayu.

Pada 2016, BPDP-KS telah menyiapkan total anggaran kurang lebih Rp 400 miliar untuk program peremajaan sawit bagi petani yang memiliki luas lahan maksimal 4 hektar (ha). Namun, hingga November 2016 baru terserap sebanyak Rp 16 milar saja. Pada 2017, dana peremajaan sawit tersebut akan ditingkatkan menjadi Rp 800 miliar termasuk sisa 2016.

Komite RepIanting tersebut dipersiapkan untuk melakukan verifikasi dan bertanggung jawab atas status utamanya masalah kepemilikan lahan petani kecil. Menurut Bayu, banyak kasus yarg terjadi, para petani kecil itu tidak bisa mendapatkan dana peremajaan karena tidak memiliki legalitas yang jelas seperti sertifikat tanah. “Harus ada yang berani memverifikasi dan membenarkan bahwa itu benar-benar petani kecil yang menanam sawit secara legal serta diakui,” kata Bayu.

Sumber : Investor Daily

3,233 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *