Dana Desa untuk Restorasi Gambut

JAMBI — Program dana desa dan perhutanan sosial diintegrasikan dengan percepatan upaya restorasi gambut di tujuh provinsi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Mulai 2017, dana desa bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membangun sekat kanal, embung, sumur bor, merevegetasi lahan, hingga menyediakan peralatan pemadaman kebakaran.

Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Suprayoga Hadi, di Kota Jambi, Sabtu (5/11), mengatakan, integrasi dilakukan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut (BRG). Hasilnya, mulai 2017, dana desa bisa digunakan masyarakat yang menempati daerah gambut untuk merestorasi.

Dengan demikian, pemanfaatannya akan lebih sesuai dengan kebutuhan. “Nanti bisa dimanfaatkan untuk membangun sekat kanal, embung, sarana irigasi, pompa air, revegetasi, hingga peralatan pemadaman, tergantung pada kesepakatan bersama di masyarakat,” kata Suprayoga. Ia mengatakan itu di sela-sela pembukaan Jambore Masyarakat Gambut di Kota Jambi.

Tahun ini alokasi dana desa Rp 46 triliun. Alokasi itu akan meningkat pada 2017 menjadi Rp 60 triliun dan pada 2018 sebesar Rp 120 triliun. “Dengan dana sebesar itu, satu desa bisa mendapat Rp 1,8 miliar. Untuk merestorasi gambut, dana itu sangat cukup,” tambahnya.

Kepala BRG Nazir Foead mengapresiasi langkah integrasi. Itu diyakini dapat semakin mempercepat upaya restorasi gambut dan program perhutanan sosial yang ditargetkan tercapai seluas 12,7 juta hektar hingga 2020. Dari luas itu, 2 juta hingga 3 juta hektar merupakan areal gambut rusak tak berkonsesi. Artinya, akses kelola kawasan bisa diberikan kepada masyarakat sekitar.

Dipersiapkan

Masyarakat terlebih dahulu dipersiapkan untuk memiliki pengetahuan cukup dalam mengelola gambut berkelanjutan. “Kami siap membantu kemudahan akses, asalkan masyarakat sudah siap secara kelembagaan,” kata Nazir.

Pada tahun 2017, BRG membentuk 75 desa peduli gambut di tujuh provinsi, yakni Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Desa-desa itulah yang akan dibantu untuk memperoleh akses kelola hutan negara sekaligus menerima manfaat langsung dari hasil-hasilnya. Desa-desa itu juga yang difasilitasi untuk mendapatkan program dana desa.

Paling lama 2020, BRG menargetkan sudah terbentuk 1.000 desa peduli gambut. Sebanyak 300 desa di antaranya dibentuk atas pendanaan APBN, 200 desa oleh lembaga donor, dan selebihnya pendanaan oleh korporasi yang wilayah kerjanya bersinggungan dengan desa sekitar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono menambahkan, dukungan pemerintah terhadap peran serta masyarakat mengelola gambut diwujudkan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014. Dalam revisi PP itu, sejumlah poin mengenai kearifan lokal masyarakat dimasukkan.

Sementara itu, Jambore Masyarakat Gambut yang digelar Sabtu hingga Senin (7/11) di Kota Jambi mempertemukan warga, pakar, pelaku usaha, dan pemerintah dari tujuh provinsi di wilayah gambut. Pertemuan itu diharapkan memberi akses informasi seluas-luasnya bagi masyarakat mengenai pengelolaan gambut yang benar dan berkelanjutan. Akses pasar juga dibuka.

Kelola rakyat

Masih terkait dengan masalah lingkungan, dari Bandar Lampung dilaporkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menjadi tuan rumah Bienial General Meeting Friend of The Earth Internasional 2016 di Lampung. Dalam kongres internasional itu, Walhi ingin mendorong isu wilayah kelola rakyat.

Kepala Departemen Pengembangan Program Planing Monitoring dan Evaluasi Walhi Oslan Purba selaku Ketua Panitia Bienial General Meeting mengatakan hal itu di Bandar Lampung, Sabtu (5/11). “Kami mendorong isu wilayah kelola rakyat guna memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga terwujud keadilan ekologis. Selain itu, isu ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan rakyat atas lahan-lahannya,” ujarnya.

Melalui wilayah kelola rakyat, kata Oslan, masyarakat diharapkan dapat mengelola sumber daya alam. Selama ini korporasi justru memiliki wilayah kelola lahan yang lebih besar daripada masyarakat.

Walhi ingin mendorong isu wilayah kelola rakyat dalam Bienial General Meeting Friend of The Earth Internasional 2016. Forum internasional itu akan diadakan di Lampung 21-28 November 2016. Menurut rencana, 131 orang perwakilan dari 75 negara peserta akan hadir dalam forum dua tahunan itu. (ITA/GER)

Sumber : Kompas

676 total views, 6 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *