Diplomasi Jadi Jalan Keluar

PANGKALPINANG — Menghadapi tuduhan Uni Eropa terhadap sawit Indonesia dinilai tidak mudah. Pemerintah perlu mengambil penyelesaian masalah yang bijak.

Direktur Perencanaan, Penghimpunan, dan Pengelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) Agustinus Antonius mengatakan tidak mudah bagi Indonesia mengalihkan ekspor minyak sawit mentah (CPO) 5 juta ton dari Benua Biru ke kawasan lain.

Dikonsumsi di dalam negeri pun, misalnya untuk biodiesel, tidak gampang dilakukan karena konsumsi domestik bahan bakar nabati itu terbatas.

“Eropa itu sangat penting untuk dihadapi dengan baik dan dikulik bagaimana cara menghadapinya. Jangan sampai ini jadi bola liar, ” katanya, Jumat (28/4).

Eropa merupakan pasar yang seksi karena kawasan itu menyerap 20% ekspor CPO Indonesia. Tahun lalu, pengapalan ke zona euro mencapai 5,1 juta ton.

Sementara itu, Direktur Keuangan Kencana Agri Ltd. (Grup Kencana) Kent Surya berharap pemerintah melobi Komisi UE agar tidak mengadopsi resolusi Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest yang diloloskan parlemen Eropa menjadi peraturan hukum.

Jika perlu, DPR ikut maju membujuk parlemen Eropa.  Para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga perlu bersatu. Indonesia dan Malaysia sebagai pemasok 85% kebutuhan CPO dunia pun harus kompak menghadapi Eropa. “Lobi yang sehat. Ini memberikan penjelasan sampai diterima,” katanya.

Grup Kencana merupakan perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terdaftar di Singapore Exchange, bursa efek Singapura. Grup ini beroperasi di Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Kencana Agri menggarap kebun sawit seluas 68.470 hektare yang sekitar 20% di antaranya lahan petani plasma. Raksasa sawit milik keluarga Maknawi itu tahun lalu memproduksi CPO 130.000 ton dan minyak inti sawit (CPKO) 3.350 ton.

Grup tersebut kerap menjual produknya ke produsen minyak goreng dan oleochemical di Indonesia. Kencana Agri kadang juga menjualnya ke trader untuk selanjutnya diekspor.

“Kalau dia (trader) tidak bisa jual , akan pengaruh ke saya. Jadi ada pengaruh, tapi tidak direct,” ungkap Kent.

Meskipun demikian, sejauh ini isu resolusi Eropa belum berpengaruh terhadap harga CPO. Kent menyebutkan harga komoditas itu masih berkisar US$650 per ton.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah akan mempersiapkan data bantahan yang komprehensif sekaligus diplomasi terkait resolusi kelapa sawit Parlemen Eropa

Secara resmi DPR menyesalkan resolusi kelapa sawit Parlemen Eropa lantaran telah mengabaikan upaya Indonesia memperbaiki tata kelola komoditas strategis itu.

Sikap resmi itu dinyatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan jajaran pemerintah yang turut dihadiri pelaku usaha di Jakarta, Selasa (18/4). Komisi IV DPR juga memutuskan untuk membentuk tim yang bersama pemerintah nantinya melakukan lobi langsung ke Parlemen Eropa.

Sumber : Bisnis Indonesia

1,662 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *