Dishutbun Rohul Data Kebun Sawit Masyarakat

Rohul. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul melalui Dinas Kehutan dan Perkebunan (Dishutbun) Rohul, Provinsi Riau, akan melakukan pendataan perkebunan masyarakat sesuai dengan Surat Tanda Daftar Perkebunan (STDP).

“Kita akan bersama-sama dengan masyarakat melakukan penertiban kebun-kebun masyarakat yang luasnya dua hektare hingga empat hektare atau lebih supaya dilengkapi STDP-nya, sehingga harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di daerah Rohul bisa disesuaikan dengan harga di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS),” kata Kepala Dishutbun Rohul Sri Hardono di ruang kerjanya, Kamis (14/7).

Harapannya, kata dia, lewat program ini akan bisa menjawab keluhan-keluhan masyarakat petani sawit, terkait terjadinya perbedaan harga jual TBS di PMKS yang satu dengan PMKS yang lain di Rohul.

“Jadi, untuk berjalannya program ini, masyarakat diminta bisa datang secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok untuk mendapatkan STDP tersebut,” jelasnya.

Diakuinya, memang untuk pasar TBS sawit saat ini banyak spekulan yang bermain harga, mulai dari pengumpul, toke sawit sampai kepada pabrik-pabrik yang ada.

Mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Rohul in juga mengatakan, program ini digulirkan menyikapi keluhan masyarakat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Tambusai H Thamrin Nasution soal perbedaan harga TBS sawit.

Thamrin yang mengaku memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 10 hektare, tapi harga jual TBS sawitnya setiap kali panen hanya dibayar pihak pabrik sekitar Rp 1.200 per kg.

“Hal yang sama juga dialami masyarakat lainnya. Saya juga heran, kenapa di PMKS PT PIS itu kok harga TBS bisa sampai Rp 1.700 per kilogram (kg), kenapa menjual sawit di PKS PT yang lain hanya dihargai Rp 1.200 per kg, padahal sama-sama pabrik. Nah informasi dari masyarakat inilah yang akan kita buatkan program STDP-nya,” kata Sri Hardono.

Sementara itu, H Thamrin Nasution, dimintai komentarnya menyatakan, dirinya merasa bersyukur dengan adanya jalan keluar yang diberikan pihak Dishutbun Rohul lewat program STDP, supaya masyarakat yang memiliki kebun sawit bisa terdaftar di instansi tersebut.

“Ke depannya, kami akan membuat secara berkelompok dan mengajukan ke dinas tersebut, supaya kami mendapat harga TBS yang sudah sesuai dengan standard pemerintah, sesuai program STDP dari Pemkab Rohul lewat Dishutbun Rohul.

Harapannya, program ini bisa berjalan secara efektif di seluruh pabrik kelapa sawit di Rohul, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan harga jual sawit yang mencolok,” sebutnya. (maulana syafii)

Sumber: MedanBisnisDaily.com

794 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *