Kampanye Negatif Gagal Hambat Sawit

Jakarta – Meski dihantam isu negatif terkait lingkungan, nyatanya volume ekspor produk kelapa sawit seperti crude palm oil (CPO) ke pasar Eropa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kampanye negatif itu gagal hambat pemasaran sawit ke negara-negara kawasan benua biru tersebut.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan sampai Desember tahun ini saja ekspor produk sawit Indonesia diperkirakan 5,8 juta – 6 juta ton, atau naik dari ekspor produk tahun lalu sebesar 5,3 juta ton. Sementara untuk angka ekspor hingga Agustus 2016 saja sudah mencapai 4,35 juta ton. “Situasi ini menarik, kita sampaikan bahwa di tengah isu yang menyangkut sawit di Eropa, ternyata ekspor sawit Indonesia ke Eropa terus meningkat jumlahnya,” jelas Bayu di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (3/10).

Isu tentang lingkungan atas produk sawit Indonesia didominasi oleh isu negatif kerusakan hutan, lahan gambut, dan kebakaran hutan. “Tetapi peningkatan ekspor menunjukkan betapa kuatnya produk sawit kita di Eropa, di tengah beberapa masalah yang menghadapi isu sawit kita,” tambahnya.

Dia merinci, ekspor produk sawit ke Eropa pada tahun 2012 tercatat sebesar 3,6 juta ton, tahun 2013 naik menjadi 4,8 juta ton, kemudian kembali mengalami tren positif di tahun 2014 sebesar 5 juta ton.

Menurut Bayu, sampai Agustus 2016, ekspor produk kelapa sawit didominasi oleh Belanda sebesar 1,74 juta ton, diikuti Spanyol 859 ribu ton, Italia 657 ribu ton, Rusia 450 ribu ton, dan Ukraina 235 ribu ton.”Belanda memang yang terbesar. Banyak yang memperkirakan kalau Belanda ini hanya pintu masuk saja, di Pelabuhan Rotterdam. Sebelum kemudian diekspor lagi ke negara lainnya,” ujar mantan Wakil Manteri Perdagangan ini.

Begitupun, dia mengakui, pasar produk kelapa sawit Indonesia ke Eropa masih dihantui sejumlah kampanye negatif, khususnya terkait masalah kerusakan hutan dan tarif masuk seperti pajak super dan anti dumping.

Dia mengatakan isu utama yang masih jadi perhatian pemerintah dan BPDP sawit yakni penetapan anti dumping di Uni Eropa (UE), dan pengenaan super tax di Perancis.”Pasar Eropa masih butuh penanganan. Tahun 2013 UE tetapkan tarif anti dumping karena mereka menuduh kita melakukan anti dumping atas produk sawit Indonesia untuk biodiesel sebesar 18,9%,” ucapnya.

Dia menambahkan,meski saat ini pengadilan Uni Eropa atau EU Court telah memutuskan pembatalan anti dumping biodiesel, namun diperkirakan keputusan pembatalan tersebut akan disidangkan kembali lewat banding sampai November 2016 nanti.”Tanggal 16 September lalu pengadilan UE telah menetapkan pembatalan atas anti dumping Indonesia dan Argentina. Tapi kemudian ada upaya peninjauan kembali di Eropa. Padahal harga biodiesel kita bisa murah bukan karena dumping, tapi karena daya saing kita tinggi,” jelas Bayu.

Masalah lainnya, lanjut dia, yakni rencana pengenaan super tax Perancis atas produk sawit Indonesia. Namun rencana tersebut saat ini masih digodok oleh parlemen negara itu.”Ketidakpastian pasar Eropa juga masih dihadang oleh super tax Perancis. Ada usulan tetapkan 300 euro per ton produk sawit, kemudian kita nego bisa turun lagi ke 30 euro per ton pajaknya. Tapi kita masih negosiasikan terus,” kata Bayu.

“Kemudian masih ada aturan sustainable trade di perjanjian CEPA untuk produk vegetable oils termasuk sawit, hutan, dan perikanan. Kalau hutan kan terkait masalah illegal logging, ikan terkait illegal fishing, nah kalau vegetable oils ini masih harus diperjelas lagi,” tambahnya.

Dorong ISPO

Sementara pemerintah diketahui terus mendorong kepemilikan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi perusahaan sawit kecil maupun besar untuk mempertahankan keberadaan maupun manfaat kelapa sawit dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi membahas ISPO di Jakarta mengatakan,sebagai upaya peningkatan kepemilikan sertifikat tersebut maka pemerintah akan membuat standar dan ukuran yang jelas.”ISPO menyangkut establishment. Kita harus membuat standarnya, untuk usaha kecil seperti apa dan untuk usaha besar seperti apa,” kata Darmin.

Ikut hadir dalam rapat koordinasi membahas ISPO ini adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan para perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Hingga Juli 2016, telah diberikan 184 sertifikat ISPO, namun proses sertifikasi ini baru mencakup 11 persen dari luar areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan baru mencakup para perusahaan besar.Berdasarkan data, para penerima sertifikat ISPO ini baru setara dengan luas lahan sekitar 1,3 juta hektare dan produksi 6,4 juta ton CPO per tahun.

Darmin memastikan pemerintah sedang merancang kriteria maupun standar yang jelas agar setiap perusahaan ataupun petani kecil, bisa mendapatkan sertifikat ISPO. Dia meminta adanya upaya untuk mempelajari berbagai standar di bidang kelapa sawit yang telah dimiliki oleh negara-negara lain agar pemenuhan sertifikat ISPO bisa sesuai dengan prinsip dasar internasional. (dtf/ant)

Sumber: Medanbisnisdaily.com

 

359 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *