Ekspor Sawit dan Biodiesel Terancam

JAKARTA – Kinerja ekspor produk sawit Indonesia terus tertekan. Setelah mendapat petisi dumping biodiesel dari koalisi asosiasi produsen biodiesel Amerika Serikat (AS), produk minyak sawit Indonesia kembali digempur kampanye negatif di Uni Eropa. Tekanan datang dari parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. Alasannya, bisnis sawit Indonesia masih menciptakan banyak masalah. Seperti kerusakan hutan, korupsi dan suap izin lahan, melibatkan banyak pekerja anak, dan peIanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu karena banyak lahan masyarakat adat yang tumpang tindih dengan lahan kelapa sawit.

Menurut parlemen Eropa, sekitar 46% impor minyak sawit digunakan untuk memproduksi biodiesel. Produksi tersebut membutuhkan sekitar satu juta hektar (ha) tanah tropis. Penggunaan lahan yang banyak akan memicu deforestasi berkepanjangan.

Tekanan-tekanan dan isu negatif inilah yang menurut Direktur Eksekutif Gabungan Perngusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan akan membuat ekspor CPO dan produk turunan, seperti biodiesel terus turun. “Sudah mulai menurun banyak, lama-lama habis di pasar Eropa. Mulai banyak yang beralih ke pasar lain,” katanya.

Untuk mengurangi dampak nya, Fadhil bilang beberapa produsen CPO dan biodiesel Indonesia mulai melirik pasar lain. “Masih banyak pasar dunia yang bisa digarap. Beberapa pengusaha biodiesel mulai melirik pasar Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Olahan minyak sawit juga mulai diperbanyak, tak hanya mengandalkan biodiesel,” katanya.

Data ekspor tahun 2016 menunjukkan, ekspor sawit Indonesia turun 5% menjadi 25,1 juta ton dibandingkan 2015. Uni Eropa menjadi satu-satunya negara dari empat negara tujuan ekspor yang tidak mengalami penurunan. Ekspor ke Uni Eropa justru mencatat kenaikan 3,7% menjadi 4,4 juta ton di tahun lalu. Namun ekspor biodiesel ke Uni Eropa hampir berhenti total sejak 2015. Hal itu terjadi setelah tahun 2014 Uni Eropa menetapkan bea masuk tinggi untuk biodiesel Indonesia.

Siap melawan

Terkait resolusi sawit dari parlemen Uni Eropa, Gapki mengaku akan membuat pernyataan jika data yang dipaparkan Parlemen Uni Eropa tidak benar. “Kami akan buat surat pernyataan untuk mereka. Selama ini kami mengupayakan praktik sawit lestari,” katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta parlemen Uni Eropa tidak ikut campur pengelolaan sawit di Indonesia. Sebab Indonesia telah memiliki dua standar sawit berkelanjutan, yakni Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). “RSPO juga sudah disepakati Malaysia,” ujar Amran.

Sumber : Kontan

1,253 total views, 3 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *