GAPKI Minta Pemerintah Serius Kelola Lahan Gambut

Kuching –  Kalangan pelaku usaha kelapa sawit nasional meminta pemerintah terlibat aktif dalam pengelolaan lahan gambut di Indonesia.

Sebab, berdasarkan riset Global Forest Watch, sekitar 61% kebakaran gambut di Indonesia terjadi di area moratorium (penghentian sementara) izin lahan gambut.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, saat ini implementasi moratorium lahan gambut yang sudah diberlakukan sejak 2011 belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Joko mencontohkan, kebijakan moratorium lahan gambut belum dibarengi dengan penataan ruang yang baik. Menurut Joko, jika ada penataan ruang, kebijakan moratorium punya kekuatan hukum yang lebih bagus.

“Artinya apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan di lahan gambut. Saya melihat kebijakan moratorium ini tidak dibarengi penataan tata ruang. Jadi, moratorium jalan sendiri, roadmap jalan sendiri,” kata Joko, Selasa (16/8).

Joko membantah, kebakaran hutan yang acap terjadi di lahan perkebunan sawit akibat buruknya pengelolaan korporasi terhadap lahan gambut.

Dia mengklaim, perkebunan sawit di lahan gambut yang kerap menyebabkan kebakaran lahan, sebagian besar dikelola petani kecil alias perkebunan rakyat.

Nah, perkebunan sawit itu ada yang milik korporasi dan ada yang dikelola petani. Persoalannya, kata Joko, tidak semua perkebunan sawit milik petani menggunakan sistem intiplasma, yaitu kemitraan antara korporasi dengan petani kecil.

“Kemampuan petani dalam mengelola lahan gambut sangat terbatas, tidak sebaik korporasi,” imbuhnya.

Menurut Joko, jika membudidayakan lahan gambut untuk sawit dan petani dilibatkan, yang paling baik sistemnya adalah intiplasma. “Karena petani bisa menikmati produktivitas yang baik seperti yang dinikmati perusahaan,” lanjut dia.

Dengan memakai sistem plasma, korporasi sebagai pemilik konsesi akan menyerahkan 20% konsesinya kepada petani. Dan, pengelolaan perkebunan di lahan gambut akan dikelola secara bersama antara korporasi dan petani.

Itu sebabnya, Joko meminta agar pemerintah turut mengawasi dan terlibat dalam pengelolaan lahan gambut. Apalagi, selain untuk perkebunan sawit, lahan gambut kerap dimanfaatkan petani untuk membudidayakan tanaman pangan seperti padi dan jagung.

Dia mencontohkan petani di daerah Kalimantan Selatan yang kerap menggunakan lahan gambut untuk menanam padi. Sementara, sebagian petani di Riau memanfaatkan lahan gambut untuk menanam jagung.

“Nah, kalau padi dan jagung siapa yang bantuin petani (penanaman di lahan gambut)? Akibatnya, sering terjadi kebakaran di lahan gambut seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini tanggungjawab siapa?” tanya Joko.

Joko bilang, ada berbagai cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk serius mengelola dan mengawasi pemanfaatan lahan gambut. Pertama melakukan penataan ruang.

Pemerintah harus memastikan, lahan gambut mana saja yang bisa dilakukan konservasi. Langkah konservasi ini pun harus ditempuh dengan menggunakan kriteria tertentu.

Dengan penataan ruang, pemerintah bisa menentukan lahan gambut mana yang cocok untuk dikonservasi dan untuk budidaya.

Kedua, menetapkan konsep pemulihan lahan gambut. Sebagai contoh, ketika ada gambut yang sudah degradasi atau rusak (gundul), apakah mau dibudidayakan dengan tanaman komersial atau dikembalikan kepada hutan.

Dengan begitu, kata Joko, solusi yang diberikan pemerintah bukan sekadar menerapkan moratorium atau pelarangan pembakaran hutan kepada para petani maupun korporasi.

Reporter Dikky Setiawan
Editor Dikky Setiawan

627 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *