GAPKI Sumut: Devisa Terbesar Negara dari Sawit

MEDAN – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Timbas Ginting menyatakan, jika Menteri LHK mau melakukan moratorium, seharusnyamoratorium tersebut terjamin keamanannya. Karena, kebun yang sudah punya legalitas, jangan sampai ketika berganti menteri bertukar pula SK.

“Pemerintah ingin meningkatkan pembangunan, dan dalam pembangunan membutuhkan devisa. Kita bisa membangun negara ini karena ada pajak dan juga devisa yang dihasilkan. Pendapatan itulah yang selama ini membangun republik kita tercinta. Apakah devisa itu juga mau dimoratorium,” ujarnya Minggu (14/8/2016).

Menurut Timbas, setiap tahunnya APBN yang dibutuhkan terus meningkat. Kalau meningkat, dari mana uangnya kalau tidak dari pajak dan devisa yang dihasilkan. Maka dari itu, devisa harus diperbesar bukan sebaliknya.

“Sekarang devisa terbesar negara kita dari sawit. Jadi, kalau ini diperkecil apakah mampu membangun negara. Oleh sebab itu, kebutuhan negara yang terus meningkat dan membutuhkan dana yang besar, maka harusnya luas areal perkebunan sawitdiperluas, bukannya dimoratorium. Kalau sumber devisatersebar ini stagnan, dari mana dana membangunnya,” terangnya.

Timbas menambahkan, agar pertumbuhan negara ini semakin berkembang, maka perkebunan sawit jangan diganggu. Sebab, apabila perkebunan sawit diperluas, akan lebih bagus.

Gapki Sumut menolak rencana moratorium (penghentian sementara) lahan kelapa sawit, yang saat ini sedang proses finalisasi. Pasalnya, wacana yang menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah mendesak, akan menurunkan produktivitas industri kelapa sawit.

Moratorium yang dilakukan, dengan tidak memberikan izin baru pelepasan hutan dan lahan gambut untuk dikonversi menjadi perkebunan sawit. Kebijakan tersebut direncanakan selama lima tahun ke depan

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Tribun Medan

515 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *