Gubernur Sumut Minta CPO Fund untuk Pembangunan Infrastruktur Kebun

Jakarta – Dana pungutan CPO (CPO Fund) diharapkan supaya dapat dikembalikan bagi pembangunan infrastruktur di sektor perkebunan. Dengan begitu, kerugian pelaku sawit akibat beban biaya tinggi dari pengiriman sawit dapat berkurang.

Usulan ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi pada acara Pembukaan Indonesia Palm Oil Stakeholder Forum (IPOS Forum) di Hotel Santikan Dyandra, pada Kamis (1/9).

Erry mengapresiasi pembentukan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk membantu pengembangan industri sawit, termasuk  di Sumut. Banyak jalan membutuhkan perbaikan infrastruktur terutama pada sentra perkebunan rakyat  dan banyak pula hambatan ekspor akibat keterbatasan fasilitas pelabuhan.

“Kami minta supaya pungutan sawit dapat dikembalikan kepada industri sawit lebih efektif melalui pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelabuhan,” ujar Erry.

Menurutnya, infrastruktur dapat membantu kegiatan transportasi TBS petani dan pelaku usaha sehingga meningkatkan margin mereka.

 “Keterbatasan dana pemda akan terbantu dengan kehadiran BPDPKS dapat membangun infrastruktur jalan yang akan menurunkan time handling, menurunkan biaya transportasi pengangkutan TBS,” sebut mantan Bupati Sergai ini.

Erry meminta supaya BPDP-KS bisa membantu pendanaan kegiatan peremajaan petani kelapa sawit di Sumatera Utara yang saat ini sebagian sedang ataupun memasuki masa replanting.

Hadir dalam IPOS-Forum antara lain Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Putut Eko Bayuseno SH, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat Joko Supriyono, Ketua GAPKI Sumut Ir Setya Darma Sebayang, Direksi PTPN, APKASINDO, Direktur PPKS.

Sumber: SawitIndonesia.com

304 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *