Investor Belanda Jajaki Investasi

JAKARTA – Sejumlah korporasi yang berbasis di Belanda tengah menjajaki penanaman modal bidang kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia demi memastikan kelestarian produk dari hulu hingga hilir.

Direktur IDH-The Sustainable Trade Initiative Fitrian Ardiansyah menjelaskan perusahaan-perusahaan di Eropa sudah berkomitmen untuk menggunakan produk kelapa sawit berkelanjutan pada 2020.

Perusahaan itu a.l. terdiri dari perusahaan industri hilir dan perusahaan perdagangan yang rata-rata berbasis di Belanda sebagai pintu masuk impor produk berbasis minyak kelapa sawit mentah (CPO).

Guna memastikan ikrar tersebut, Fitrian mengatakan perusahaan mau tidak mau harus berkongsi dengan pemasok hingga hulu. Saat ini, IDH telah menawarkan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, sebagai sasaran awal investasi mereka.

“Potensi CPO di Muba per tahun itu 1,8 juta ton. Yang sudah tersertifikasi belum banyak, tapi Muba punya komitmen dari bupati, perusahaan, hingga petani,” ujarnya usai acara diskusi Percepatan Penerapan Sawit Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Fitrian mengatakan paling tidak ada dua skema investasi yang bisa dilakukan perusahaan asal Negeri Kincir Angin.

Pertama, investor sebagai pembeli CPO mengikat perjanjian dengan kelompok petani dan pabrik kelapa sawit (PKS). Kedua, investor akan membantu pembiayaan peremajaan kebun baik dengan modal langsung maupun subsidi bunga.

“Tergantung nanti yang mana. Kami lagi petakan komponen dan kebutuhan apa untuk perubahan produktivitas, kelembagaan petani, juga aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya.

Fitrian memperkirakan realisasi investasi mereka terwujud di sisa waktu tiga tahun ke depan. Selain mendapat produk lestari, biaya rantai pasok mereka akan lebih efisien karena langsung bermitra dengan industri di hulu.

Untuk skema keberlanjutan, IDH akan menggandeng Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Dengan pendekatan lanskap, sertifikasi diharapkan bisa menyeluruh sehingga 1,8 juta ton CPO. Jumlah ini setara dengan 25% volume ekspor ke Eropa.

Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang mengatakan pelaku usaha kelapa sawit Indonesia tidak bisa mengelak dari tuntutan dunia akan produk berkelanjutan. Konsekuensinya, pelaku usaha harus mengikuti berbagai sertifikasi guna membuktikan kelestarian komoditas.

Sampai saat ini, imbuh Tiur, konsumen negara maju memang baru mengakui kredibilitas RSPO dibandingkan dengan ISPO yang menjadi mandatori pemerintah. Oleh karena itu, kedua sertifikasi itu semestinya saling melengkapi.

“RSPO ini dapat dimanfaatkan sebelum ISPO diakui. Kami bisa bekerja sama,” ujarnya di tempat yang sama.

Kedua sertifikasi itu memiliki prinsip dan kriteria berbeda meskipun sebagian poin memiliki kesamaan. Saat ini, sejumlah perusahaan sertifikasi tengah menguji coba konsep audit bersama sehingga dalam kunjungan ke satu perusahaan bisa memakai tenaga inspeksi yang efisien.

RESOLUSI SAWIT

Sementara itu, pemerintah dinilai terlalu reaktif dalam menyikapi tudingan negatif parlemen Eropa terkait industri kelapa sawit nasional belum lama ini.

Kelapa Desk Kampanye Sawit Watch Maryo Saputra Sanuddin mengungkapkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berulangkali menemukan fakta buruknya tata kelola kelapa sawit di lapangan.

Namun, pemerintah justru tidak berani melakukan inspeksi ke lapangan untuk membuktikan kebenaran fakta tersebut.

“Justru kami dianggap melakukan kampanye hitam oleh pemerintah. Sekarang, setelah Uni Eropa mengecam sawit Indonesia, baru pemerintah kalang kabut untuk melakukan klarifikasi,” ujarnya kepada Bisnis.com, Kamis (20/4).

Sawit Watch, kata Maryo, mendapatkan data lapangan salah satunya karena kerap membantu pemerintah daerah untuk mendorong tata kelola lahan agar lebih pro lingkungan dan sosial. Peran serupa juga dilakukan oleh sejumlah LSM lainnya.

Semenjak Parlemen Eropa meloloskan resolusi Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests pada Selasa (4/4), kalangan pemerintah memang bersuara lantang menolak tuduhan dalam laporan tersebut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan resolusi itu merupakan penghinaan terhadap Indonesia.

Sumber : Bisnis Indonesia

1,351 total views, 3 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *