Kabar Baik dari Perancis

Jakarta – Diplomasi dagang Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Parlemen Perancis (Assemble Nationale) untuk memperkuat keputusan Senat tentang penghapusan progresif minyak sawit Indonesia.

Berdasarkan draft RUU Biodiversity Perancis, produk minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) asal Indonesia dikenai pajak progresif. Namun diputuskan dihapuskan pada 20 Juli 2016, setelah melalui beberapa kali pembahasan intensif dan pemungutan suara di Senat dan Parlemen Perancis.

Keputusan tersebut sekaligus menandai tahapan formal final disetujuinya teks draft RUU Biodiversity secara keseluruhan. “Ini kabar baik bagi Indonesia. Pemerintah selama ini telah mengambil kebijakan minyak kelapa sawit yang berkelanjutan (The Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia diproduksi secara ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap deforestasi dan perubahan iklim,” tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melalui rilis di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Selanjutnya, setelah enam bulan penerapan Undang-Undang Biodiversity pada 1 Januari 2017, Pemerintah Perancis akan menyusun kebijakan fiskal yang lebih sederhana dan lebih harmonis.

Kebijakan dibuat bersifat nondiskriminatif, mencakup seluruh jenis minyak nabati yang beredar di Perancis. “Mereka menjamin bahwa kebijakan tersebut akan mengedepankan prinsip-prinsip berkelanjutan,” kata Mendag Enggar.

Ditegaskan Mendag Enggar, Pemerintah Indonesia akan menindaklanjuti keputusan ini dengan sosialisasi dan diseminasi, khususnya tentang capaian positif produk sawit Indonesia yang selama ini dikelola secara berkelanjutan dan memperhatikan perlindungan lingkungan. “Kami akan melibatkan seluruh stakeholders untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi ini,” ujar Enggar.

Kampanye positif tentang produk sawit Indonesia juga akan terus dilakukan secara masif. “Kita harus menghapus stigma negatif dan mengubah persepsi buruk masyarakat global terhadap minyak sawit Indonesia,” papar Enggar.

Sukses ini tidak terlepas dari tindakan cepat Pemerintah RI yang waktu itu dipimpin Mendag Thomas Trikasih Lembong serta didukung pihak-pihak terkait, baik di dalam negeri maupun di Perancis (Kedutaan Besar RI di Paris).

Serangkaian pertemuan dilakukan langsung dengan otoritas Perancis. Pemerintah Indonesia secara tegas menyampaikan permintaan agar Pemerintah dan Parlemen Perancis membatalkan rencana pemberlakuan pajak progresif minyak kelapa sawit karena kebijakan tersebut dinilai melanggar ketentuan multilateral (WTO) dan tidak mempertimbangkan langkah sustainability palm oil yang saat ini sudah diterapkan Indonesia. [ipe]

Sumber: Inilah.com

432 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *