Kampanye Negatif Sawit Semakin Keras

Balikpapan – Upaya mengembangkan industri kelapa sawit di Indonesia tak lagi banyak menemui masalah dari sisi produksi. Sayangnya, serangan kampanye negatif dari berbagai pihak justru makin gencar.

Juru Bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Tofan Mahdi mengatakan, saat ini Indonesia memiliki 11,5 juta hektare lahan kelapa sawit. Jika jumlah itu naik sampai 30 juta hektare saja, kata dia, maka Indonesia bisa menjadi negara yang perekonomiannya mandiri.

“Tapi, kami melihat sudah hampir tidak mungkin mengejar target 30 juta hektare itu. Baru 11,5 juta saja sudah begini kerasnya serangan dari banyak pihak,” kata Tofan, saat memimpin kunjungan PT Astra Agro Lestari ke Gedung Biru Kaltim Post, Kamis (29/9) kemarin.

Industri sawit, lanjut dia, meyakini potensi permintaan sawit dunia akan semakin besar. Terutama dari kebutuhan sebagai bahan baku minyak nabati. Pasar potensial lainnya juga datang dari kebutuhan kosmetik.

“Ke depan, yang juga jadi peluang besar di Indonesia adalah bahan bakar nabati. Kalau kita bisa sampai 30 juta hektare, ekonomi kita sudah tidak perlu bergantung ke mana-mana. Sudah cukup berdiri sendiri,” ujar Division Head of Public Relations PT Astra Agro Lestari itu.

Sayangnya, misi itu terus mendapat adangan berat. Belakangan, Tofan menyebut, muncul isu kampanye lahan gambut, untuk mengganti sawit dengan tanaman lain seperti nanas.

“Padahal, tanaman seperti nanas itu pasarnya bagaimana? Kalau tidak ada menyerap, itu pasti dimusnahkan, supaya pasarnya tetap balance. Sekarang, kita sudah punya sawit yang selain unggul, pasarnya juga ada. Yaitu sawit,” urainya.

Kampanye negatif lainnya atas sawit yang telah lama berjalan juga datang dari kompetitor industri minyak nabati. Seperti minyak kedelai, biji bunga matahari, sampai canola, yang menjadi produk Eropa.

“Dalam perbandingan apapun, sawit tidak bisa dikalahkan minyak nabati lain. Yang lain tidak kompetitif. Sawit itu, per hektare bisa hasilkan 4,5 ton minyak nabati per tahun. Kedelai, pesaing paling dekat, itu per 5 hektare hanya bisa hasilkan 1 ton,” ujarnya.

Kekhawatiran akan kompetisi yang tak sebanding itu yang diyakini banyak pelaku industri sawit sebagai motif atas kampanye negatif selama ini. “Dengan dasar produktivitas dan harga jual, bisa dihitung. Jika sawit benar-benar habis dan digantikan yang lain, harga produk turunannya seperti minyak nabati dan kosmetik pasti akan ikut mahal,” beber dia.

Tofan menyampaikan, saat ini Indonesia mencatatkan produksi 32,5 juta ton minyak sawit tahun ini, dengan 22 juta ton di antaranya diekspor. Pasar utama adalah India, Tiongkok, dan Pakistan.

“Kita yang terbesar. Produksi Malaysia tahun lalu hanya 20 juta ton,” lanjutnya.

Berdasarkan penyebaran, Kalimantan kini menjadi sentra produksi tanaman terbesar. Namun, untuk produksi minyak sawit, masih dipimpin Sumatra. Potensi lain, disebut Tofan juga dimiliki Sulawesi hingga Papua.

“Sekarang ini, tulang punggung industri sawit bukan lagi pada budi daya tanaman. Asal bibit tersedia, pasti gampang. Tantangan terberat saat ini adalah urusan yang menyentuh LSM, masyarakat, dan pemerintah,” paparnya.

Kampanye negatif atas kelapa sawit dan industrinya, selain dari Eropa, juga gencar dilakukan Amerika Serikat. Seperti yang dilakukan Greenpeace. Mengatasnamakan konservasi ekosistem, sawit terus mendapat penolakan karena citra negatif yang cenderung dibuat-buat.

“Misalnya, kebakaran lahan yang banyak menuding perusahaan sawit sebagai pemicu. Padahal, hanya 8 persen kebakaran lahan gambut yang disebabkan sawit,” kata Tofan menjelaskan.

Dia menilai, kampanye negatif sawit lewat LSM sudah cenderung mudah ditekan di media massa. Sayangnya, serangan justru viral lewat media sosial. Sasarannya pun terus melebar, dan kini condong menyentuh generasi muda, seperti pelajar dan mahasiswa.

“Jadi, barat itu ingin minyak nabatinya jaya lagi di Indonesia atau Asia. Seperti sekitar 20 tahun lalu. Tak cuma kita, Malaysia pun diserang,” urainya.

Namun, dia menilai, serangan ke Malaysia lebih mudah diantisipasi. Pemerintah di sana, kata Tofan, relatif lebih solid dalam mempertahankan industri sawit, karena telah menjadi komoditas strategis.

“Mereka lindungi itu lewat undang-undang khusus. Segala sesuatu yang mengganggu sawit, dianggap mengganggu kedaulatan negara, dan pasti dilawan dengan keras,” ulasnya.

Per subsektor seperti perkebunan, juga ditangani satu kementerian. Semua hal dari izin sampai ekspor, diurus di sana. “Bekal perlawanan seperti itu yang belum kita punya,” imbuhnya. Tak cukup di hulu produksi, kampanye hitam sawit juga merambat ke produk hilir. Beberapa pusat belanja di Eropa, disebut Tofan sudah memperlakukan sawit layaknya barang “haram”.
“Jadi, pada beberapa jenis produk, diberi label bahwa produk tersebut tak mengandung sawit, jadi baik dikonsumsi, karena akan mendukung kelestarian lingkungan. Sudah semacam label halal dari MUI,” katanya.

Padahal, dari sisi ekonomi di hulu produksi, sawit memberi banyak manfaat. Termasuk pada perekonomian. Dia juga membantah jika produksi sawit di Tanah Air dikuasai perusahaan besar.

“Dibandingkan migas atau batu bara, sawit lebih berdampak langsung pada masyarakat. Karena sekitar 43 persen itu kebun rakyat, baik mandiri atau plasma,” tutupnya.(man2/k15)

Sumber: prokal.co

341 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *