Kebun Plasma Masih Terbuka Lebar

JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang memastikan realisasi perkebunan plas ma secara besar-besaran terbuka lebar pa da tahun ini setelah terbitnya mekanisme pe lepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Direktur Jenderal Hubungan Hu kum Keagrariaan Kementerian ATR Agus Widjayanto mengakui, realisasi pembangunan kebunplasma oleh perusahaan per kebunan kelapa sawit masih rendah.

Penyebabnya, mayoritas izin lokasi yang didapat perusahaan terindikasi berada di dalam kawasan hu tan. Alhasil, tambah Agus, Kementerian ATR tidak dapat memberikan sertifi kat hak guna usaha (HGU) kepada perusahaan. Jikasu dah mendapatkan HGU, dia me mastikan bahwa perusahaan ber komitmen membangun plasma.

“Seharusnya kalau sudah HGU sih sudah . Ka rena tidak lagi di ka wasan hutan,” ujarnya Diskusi Ke bijakan Akselerasi Pembiayaan & Kepastian Hukum Atas Lahan Sa wit, Kamis (9/3). Namun, perusahaan juga ter ken – dala dalam merealisasikan pembangunan plasma lantaran lahan
yang tersedia berupa kawasan hutan, utamanya di kebun masyarakat yang sudah berdiri.

Untuk itu, pemerintah akan se gera menerbitkan Rancangan Perpres tentang Tata Cara Penyelesaian Pe nguasaan Tanah oleh Masyarakat yang Berada di Dalam Kawasan Hu tan agar masalah ini bisa teratasi. “Perpes sedang dalam proses se moga segera keluar sehingga ada solusi,” ujar Agus.

Di acara yang sama, Direktur Jen deral Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang menjelaskan, perkebunan plasma untuk masyarakat dialokasikan sebesar 20%
dari luas konsesi perusahaan. Meski demikian, dia menyebutkan saat ini terdapat persepsi keliru bah wa seolah-olah kebun plasma itu bagian dari HGU.
Seharusnya, lanjut Bambang, ketika perusahaan mendapatkan izin perkebunan, baik dari pele – pas an kawasan hutan maupun area penggunaan lain murni, lahan yang boleh mendapat sertifi kat HGU maksimal 80%, sisanya diper untukkan buat masyarakat.

Skema lain perkebunan plasma adalah dengan memfasilitasi per – kebunan masyarakat yang sudah ber diri. Alokasinya tetap 20% dari luas konsesi perusahaan. Korporasi hanya diwajibkan membiayai pembangunan kebun dan mem berikan pendampingan. “Tapi memang pengusaha bilang ta nahnya sudah tidak ada lagi.
Nan ti dicari jalan keluar,” ujarnya.

KAWASAN HUTAN
Berdasarkan data Kementerian ATR, saat ini terdapat 2,7 juta ha per kebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Dari jum lah itu, Kementerian Pertanian menaksir 1,7 juta ha merupakan ke bun yang diusahakan oleh pe tani.Kepala Bidang Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Tengah Yansah menuturkan, rendahnya realisasi perkebunan plasma terjadi di daerahnya. Dari 924.000 ha perkebunan kelapa sawit bersertifi kat HGU di Kalimantan Tengah, perkebunan plasma hanya 36.000 ha.

“Ke depan kami berharap keber pihakan kepada rakyat itu ada. Karena saat proses sertifi kasi HGU kan ada surat pernyataanper usahaan akan bangun kebun plasma maupun kemitraan.” Masalah perkebunan plasma ternyata tidak hanya terkait alokasi, te tapi juga pascapembangunan ke bun tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pe tani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad me – ngeluh karena petani plasma kurang mendapat pendampingan se cara merata dari perusahaan. Secara Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil telah mengingatkan kalangan pengusaha kelapa sawit agar membangun per –
ke bunan plasma untuk masyarakat.

“Kewajiban plasma ini harus di tegaskan agar kesenjangan ekonomi tidak melebar. Bagi yang belum alokasikan plasma agar dilaksanakan,” katanya. Sementara itu, para pemangku kepentingan di industri sa wit mendorong pemerintah me ning – katkan kesejahteraan petani sawit swadaya dan plasma. Upaya itu melalui sinkronisasi peraturan perundangan yang memungkinkan petani mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta percepatan proses ser tifi kasi lahan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan mengatakan, permasalahan legalitas lahan kebun sawit petani menjadi  penghambat utama bagi penyaluran pendanaan dari perbankan nasional. Padahal, dukungan dari perbankan mutlak diperlukan untuk membantu penge lolaan dan peremajaan lahan yang dimiliki pekebun plasma.

“Selain lahan, yang juga perlu menjadi perhatian adalah pe me – nuhan kebutuhan pekebun plasma se lama masa tanaman belum meng hasilkan .”

Sumber : Bisnis Indonesia

1,608 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *