Kementan Sambut Baik Pembubaran IPOP

 JAKARTA – Pembubaran Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) akan mengukuhkan posisi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sebagai satu-satunya landasan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Gamal Nasir, mengatakan dirinya sebagai pemegang otoritas di sektor perkebunan kelapa sawit, termasuk para petani, sejak awal tidak setuju dengan IPOP. Oleh karena itu, mantan anggota IPOP selanjutnya wajib hanya tunduk kepada aturan main pemerintah Indonesia. “Saya mendukung dan menyambut baik pembubaran ini,” ujar Gamal di Jakarta, kemarin.

Usai deklarasi pembubaran IPOP dari para signatories, pemerintah akan mengeluarkan surat resmi yang menyatakan Manajemen IPOP telah bubar. Surat tersebut dinilai sangat berguna, khususnya dalam menghadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Saat ini, KPPU menyelidiki adanya dugaan kartel yang dilakukan anggota IPOP. “Saya sudah konsultasi dengan Menteri Pertanian, dan akan saya keluarkan surat pemberitahuan kalau anggota IPOP sudah menghadap saya dan menyatakan membubarkan diri,” jelas Gamal.

Selain digunakan untuk keperluan menghadapi KPPU, kata Gamal, surat itu juga diperlukan sebagai pemberitahuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan sejumlah instansi terkait.

Pascabubarnya IPOP ini, pemerintah akan memperkuat ISPO. Keenam perusahaan tersebut, kata Gamal, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dengan melebur ke dalam standar ISPO.

Sebagai standar tunggal sawit berkelanjutan di Indonesia, ISPO akan diperkuat dengan mengadopsi best-practices standar internasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Standar ini perlu agar produk sawit Indonesia dapat bersaing di pasar internasional sejalan dengan kepentingan strategis Republik Indonesia.

Difasilitasi Kadin

Wakil Ketua Kadin Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pihaknya akan mengikuti kemauan anggota IPOP yang mengajukan pembubaran diri. “Kalau anggota ingin bubar, silakan saja. Nanti kami akan fasilitasi dengan pemerintah untuk mencari solusi lain,” kata Shinta.

Namun, Shinta meminta pemerintah untuk memikirkan dampak dari pembubaran IPOP di mata internasional. Hal ini karena standar global meminta kelapa sawit melakukan industri yang berkelanjutan.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani meminta Kadin maupun pemerintah agar sebelum mengambil kebijakan di komoditi kelapa sawit sebaiknya melibatkan pemangku kepentingan. Minimal dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), dan Dewan Minyak Sawit Indonesia. ers/AR-2

Sumber: koran-jakarta.com

1,183 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *