Mandatori Biodiesel 20% Diperluas ke Sektor Nonsubsidi

JAKARTA — Kebijakan bauran Solar dan 20% biodiesel (B20) akan diperluas ke sektor nonsubsidi mulai Agustus 2018. Namun, para pengguna masih meragukan kualitas bahan bakar yang dihasilkan dan efeknya terhadap mesin kendaraan.

Saat ini, kebijakan biodiesel 20% baru diterapkan pada sektor bersubsidi atau penugasan publik (public service obligation/PSO), yaitu Solar, yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebanyak 15,62 juta kiloliter.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan perluasan penerapan B20 ke sektor non-PSO, seperti sektor transportasi, perkeretapiaan, hingga pertambangan tersebut sudah merupakan keharusan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Perluasan penerapan B20 ini bukan bisa lagi, tetapi harus,” ujar Airlangga seusai rapat koordinasi biodiesel di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (30/7).

Menurut Airlangga, dengan menerapkan B20, negara bisa menghemat uang hingga US$5,65 miliar per tahun atau sekitar US$21 juta per hari.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi produsen yang mau menjual biodiesel ke sektor non-PSO. “Insentifnya dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit [BPDPKS].”

Perluasan insentif dan penggunaan B20 akan tertuang dalam peraturan presiden (perpres) yang menurut rencana akan diteken dalam waktu dekat.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga mantan Direktur BPDPKS Bayu Khrisnamurti menjelaskan, sebenarnya sejak awal pemerintah telah mewajibkan penggunaan B20 untuk PSO dan non-PSO.

Hanya saja, mandatori berlaku untuk PSO disubsidi sedangkan non-PSO tidak. Kini, dengan adanya revisi Perpres, subsidi juga akan diberlakukan kepada non-PSO. Dia menambahkan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menegaskan perluasan mandatori B20, selagi harga CPO dan minyak mentah global melandai.

“Dengan harga minyak mentah saat ini yang berkisar US$70—US$75/barel dan CPO US$650-US$675/ton, subsidi biosolar tidaklah besar, bahkan bisa jadi tidak perlu subsidi,” katanya.

Direktur Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Terbarukan Kementerian ESDM Andriah Feby Misnah mengatakan, volume Solar nonsubsidi (non-PSO) kurang lebih sekitar 15 juta kiloliter. Bila perluasan ke sektor non-PSO terealisasi, maka 20% dari volume tersebut akan digantikan dengan biodiesel. “Jadi sekitar 3 juta kiloliter lah.”

Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami memastikan dana subsidi BPDPKS cukup untuk menanggung subsidi B20, dan menjamin tidak akan ada kenaikan tarif pungutan ekspor minyak sawit mentah untuk menanggung subsidi.

Dia menjelaskan, perhitungan pungutan yang diatur dalam Perpres No.61/2015—sejumlah US$50/ton untuk ekspor CPO dan US$20/ton untuk ekspor produk turunan CPO—ditetapkan ketika selisih antara harga pasar biosolar dengan solar mencapai Rp3.000.

Dengan selisih harga biosolar dan solar saat ini yang mencapai Rp400, BPDPKS tidak memiliki beban untuk menambah setoran untuk subsidi B20.

Selain itu, Dono memproyeksikan, apabila mandatori B20 ini telah diimplementasikan ke seluruh sektor (baik PSO maupun non-PSO), konsumsi biosolar akan meningkat menjadi 4,5 juta kilo liter (kl).

Volume tersebut, menurutnya, meningkat dari target yang ditetapkan oleh BPDPKS pada tahun ini sebesar 3,5 juta kl, di mana subsidi yang dianggarkan mencapai Rp9,8 triliun.

PT Pertamina (Persero) juga menjamin penyediaan bahan bakar minyak B20 tersebut. “Sebetulnya tadi [dalam rakor] yang ditanya itu user, siap enggak menggunakan B20. [Pertamina] sih siap,” ujar Plt. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, para produsen siap mengakomodasi kenaikan permintaan biosolar akibat perluasan mandatori B20.

Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia Paulus Tjakrawan memperkirakan kenaik­an produksi bahan bakar tersebut akan mencapai 6 juta kiloliter. Adapun, kapasitas terpasang pabrik biosolar yang ada saat ini mencapai 12 juta kiloliter.

Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia Tony Wenas, yang juga hadir dalam rapat koordinasi kemarin, mengaku pihaknya berkomitmen untuk memenuhi aturan penggunaan bahan bakar biodiesel 20%.

Freeport Indonesia, lanjutnya, akan mengusahakan pemenuhan pengunaan B20. “Kami usahakan. Persoalannya kami kerja di ketinggian di atas 4.000 kaki. Tingkat kebekuannya tinggi, hambatannya tentu di biosolar yang mengandung CPO itu.”

Menurut rencana, penerapan penggunaan B20 akan diluncurkan di ajang GIIAS 2018 pada 2 Agustus.

Di sisi lain, penolakan masih juga datang dari konsumen biosolar, salah satunya pengusaha truk. Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menilai selama ini pemerintah selalu tutup mata dengan kondisi di lapangan terkait penggunaan biosolar. “Pemerintah seperti pakai kaca mata kuda. Masukan kami dari kalangan usaha tidak diindahkan,” katanya.

Dia menyebutkan, selama ini kendala yang dialami adalah biaya operasional yang membengkak akibat borosnya konsumsi biosolar dibandingkan dengan solar biasa. (Dewi A. Zuhriyah)

Sumber : Bisnis Indonesia

3,844 total views, 123 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *