Menteri Pertanian Geram Saat Ditanya Soal Minyak Sawit

UNGARAN – Kesepakatan parlemen Uni Eropa yang mengeluarkan resolusi mengenai sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit membuat Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman geram.

Kegeraman tersebut terlihat saat Amran berbicara dengan sejumlah wartawan saat membicarakan masalah sawit di Alun-Alun Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (11/4/2017).

Dia ingin urusan pertanian dalam negeri (Indonesia) tidak dicampuri negara lain, karena Indonesia sudah memiliki standar sendiri.

Standar terkait sawit yang dimaksudnya yakni ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

“Indonesia punya standar sendiri yakni ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). Malaysia juga punya standar yaitu RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil). Jadi, jangan kita yang punya (sawit), mereka (negara Eropa) yang buat standarnya,” ujar Amran.

Indonesia dan Malaysia sudah sepakat membuat standar untuk sawit secara berkelanjutan karena kedua negara Melayu ini menguasai 80 persen pertanian sawit dunia.

Standar yang dibuat Indonesia, dipaparkan Amran, tidak hanya berdasar environment deforestation (ekploitasi alam), tetapi juga community welfare (kesejahteraan komunitas).

Hal ini lantaran dipaparkannya ada belasan ribu community di bawah pohon sawit yang melibatkan belasan hingga puluhan juta orang.

Lantaran banyaknya orang yang hidup di bawah pohon sawit ini, Amran mengatakan akan sangat berbahaya jika negara Eropa melakukan black campaign dengan cara mengeluarkan resolusi mengenai sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit.

“Jika pendekatannya hanya environment deforestation, kalau harga CPO (crude palm oil atau minyak sawit kasar) jatuh, petani sawit pasti cari penghasilan lain dan perginya babat hutan, itu sama saja melakukan penghancuran lingkungan,” sambungnya.

Hal tersebut yang membuat Amran tidak setuju negara-negara Eropa membuat standar CPO karena Indonesia bisa membuat standar sendiri.

Anwar menjelaskan, strategi yang dilakukan adalah melakukan konversi dari minyak sawit ke biodiesel sebanyak 7 juta ton.

Hal ini lantaran Indonesia membutuhkan 13 juta biodisel per tahun yang artinya membuat jatah ekspor minyak sawit berkurang.

“Saya minta seluruh eksportir supaya jatah yang dikonfersi menjadi biofuel untuk diesel tidak usah di ekspor ke negara Eropa. Jika ingin ekspor tidak usah ke Eropa, masih banyak negara yang baik seperti India, Pakistan dan Turki,” tandasnya.

Kedatangan menteri kelahiran Bone, Sulawesi Selatan 48 tahun yang lalu ini ke Alun-alun Kalirejo untuk menyerahkan formasi dan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Penyuluh Pertanian yang dinyatakan lulus seleksi kepada 441 bupati/walikota. (*)

Sumber : TRIBUNJATENG.COM

1,084 total views, 3 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *