Menyikapi Ancaman Embargo Impor CPO Prancis

Prancis mengancam minyak sawit lagi. Setelah Menteri Ekologi Prancis Sigolene Royal pada Juli 2015 lalu menyerukan boikot nutela karena menggunakan minyak sawit, kini pemerintah negara mode itu merancang kebijakan yang mengancam impor minyak sawit masuk ke negara tersebut.

Menurut rencana, Pemerintah Prancis akan memungut tarif impor (import levy) minyak sawit secara progresif dan regresif, yakni sebesar 300 euro per ton crude palm oil (CPO) tahun 2017 dan 500 euro per ton CPO tahun 2018. Kemudian pada 2019, tarif pungutan dinaikkan menjadi 700 euro per ton dan meningkat menjadi 900 euro tahun 2020. Bukan hanya itu saja, masih ada pajak tambahan. Jika CPO digunakan untuk makanan (oleo food) dikenakan tambahan pajak (ad valorem tax) sebesar 3,8%.

Dengan rencana kebijakan yang demikian, Prancis sesungguhnya sedang merencanakan embargo impor minyak sawit. Sebab dengan pungutan impor minyak sawit yang hampir sama bahkan di atas harga impor cost insurance and freight (CIF) CPO Rotterdam tahun lalu yakni US$ 565 atau 510 euro per ton, mustahil minyak sawit bisa masuk ke Prancis.

Tameng Isu Lingkungan

Memang Prancis bukan Negara tujuan utama ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa. Namun, rencana kebijakan negara itu jangan dianggap enteng. Prancis adalah salah satu negara yang berpengaruh di daratan Eropa, sehingga jika kebijakan tersebut diberlakukan, selain tidak adil dan bertentangan dengan prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), bukan tidak mungkin hal itu akan menular ke negara-negara Eropa lainnya. Rusia misalnya saat ini sedang mengikuti langkah Prancis tersebut.

Alasan pemerintah Prancis merencanakan kebijakan tariff impor tersebut adalah sebagai pajak lingkungan (environment tax). Menurut Pemerintah Prancis, minyak sawit dunia dihasilkan dari deforestasi yang menyumbang emisi karbon cukup besar ke atmosfir bumi.

Tuduhan dan alasan tersebut sesungguhnya mengada-ngada, tidak didukung fakta dan menutupi apa yang sesungguhnya terjadi di daratan Eropa termasuk Prancis selama ini. Pertama, sebagaimana studi Matthew (1980) yang berjudul Global Vegetation and Land Use: New High Resolution Data Based for Climate Study deforestasi terbesar dunia selama ini terjadi di negara-negara sub tropis termasuk Perancis.

Sebelum tahun 1980, Negara-negara- sub tropis telah melakukan deforestasi seluas 653 juta hektare. Sementara deforestasi di negaranegara tropis, termasuk Indonesia hanya sekitar 48 juta hektare. Jika deforestasi menjadi alasan, seharusnya minyak nabati sub-tropis (minyak kedelai, minyak rapeseed, minyak bunga matahari) yang mestinya diberlakukan pajak lingkungan, dan bukan minyak nabati tropis (sawit).

Kedua, studi European Commission (2013) yang berjudul The Impact of EU Consumption on Deforestation, mengungkap bahwa dalam kurun waktu 1990-2008, luas deforestasi dunia mencapai 239 juta hektare. Dari luasan tersebut sekitar 64% (153 juta hektare) terjadi di kawasan Amerika Selatan dan Afrika. Deforestasi tersebut digunakan untuk ekspansi kebun kacang kedelai dan peternakan di Brazil, Argentina, dan negara sekitar yang merupakan salah satu produsen terbesar minyak kedelai dunia.

Sedangkan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia dan Malaysia, angka yang tercatat hanya 19% atau 45 juta hektare. Jika alasannya adalah deforestasi, seharusnya kebijakan Prancis diberlakukan pada impor minyak kedelai dan minyak rapeseed dari negara Amerika Selatan.

Ketiga, berdasarkan data World Resources Institute (2011) dan International Energy Agency (IEA, 2012), negara-negara Uni Eropa termasuk di dalamnya Prancis, merupakan lima terbesar penghasil emisi karbon dunia. Untuk ukuran emisi karbon per kapita ternyata emisi karbon rakyat Prancis hampir lima kali lebih tinggi dari Indonesia.

Emisi karbon per kapita Prancis mencapai 5,1 Kg CO2 per orang sedangkan Indonesia hanya sekitar 1.76 Kg CO2 per orang. Dengan data ini, jika alasan kebijakan Prancis tersebut adalah mempersoalkan kontribusi pada emisi karbon global, seharusnya minyak nabati yang dihasilkan Uni Eropa termasuk Prancis yang harus dikenakan pajak lingkungan dan bukan minyak sawit.

Dengan ketiga hal tersebut di atas saja maka jelaslah bahwa alasan lingkungan sebagai dasar kebijakan tarif impor minyak sawit ke Prancis sangatlah lemah. Prancis hanya mengunakan tameng isu lingkungan untuk menutupi praktek perdagangan tidak adil. Tampaknya alasan yang lebih masuk akal di balik kebijakan Prancis yang demikian adalah untuk melindungi produksi minyak nabati domestiknya seperti minyak biji bunga matahari, minyak rapeseed dan minyak kedelai yang kalah bersaing dengan minyak sawit impor.

Harga rata-rata minyak biji bunga matahari di daratan Eropa tahun 2015 misalnya mencapai sekitar US$ 1.000 per ton. Sementara harga CPO CIF Rotterdam 2015 hanya US$ 565 per ton. Dengan demikian jika Prancis, termasuk rencana Rusia, tidak menggunakan tarif tinggi untuk impor minyak sawit, jelas minyak nabati lokal tidak mampu melawan minyak sawit.

 

Langkah Retaliasi Perdagangan

Menghadapi rencana Prancis yang demikian, Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dan pro aktif. Sesuai Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sejak dini Pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan konkret untuk melindungi industri minyak sawit nasional dari perdagangan tidak adil (unfair trade) dari Negara lain.

Selain langkah diplomasi yang saat ini dilakukan pemerintah, persiapan ancaman langkah pengaduan ke WTO dan retaliasi perdagangan perlu disiapkan pemerintah. Langkah pengaduan Indonesia ke WTO sangat berdasar karena Prancis melanggar prinsip nondiskriminasi dari WTO, yakni menerapkan kebijakan diskriminatif baik antar minyak nabati yang diimpor (most favoured nation) maupun diskriminatif antara minyak nabati domestik dan dari impor (national treatment).

Langkah kemungkinan retaliasi perdagangan terhadap seluruh barang/jasa impor Indonesia dari  Prancis juga perlu disusun sejak dini. Selama ini Prancis mengekspor berbagai produk ke Indonesia seperti pangan, kimia, produk elektronika, peralatan militer/radar dan pesawat terbang, yang dapat dikenakan tarif impor yang tinggi sebagai balasan.

Memanfaatkan isu emisi karbon implisit (embodied emission GHG) dapat digunakan sebagai argumentasi retaliasi. Mengadopsi pandangan Uni Eropa, emisi karbon Prancis yang lebih tinggi dari Indonesia dapat diartikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan Prancis menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi (lebih kotor) dari produk apa pun yang dihasilkan dari Indonesia.

Oleh karena itu, penetapan tariff impor yang tinggi pada produk Prancis yang masuk ke Indonesia dapat dipandang sebagai pajak lingkungan. Kita tunggu apakah pemerintah punya nyali untuk bersikap tegas terhadap Prancis?

 

Tungkot Sipayung, Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute

Sumber: InvestorDaily.com

985 total views, 3 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *