Moratorium – Tax Amnesty dan Investasi di Industri Sawit

Jakarta – Pemerintah dianggap masih belum maksimal dalam mengurai segudang permasaahan pada pengembangan industri hilir sawit. Lantas apakah dengan munculnya tax amnesty dan rencana moratorium sawit  bakal mampu menggenjot investasi sektor hilir sawit?

Bila target moratorium cukup jelas bagi industri, lantaran pemerintah hendak mengevaluasi perizinan pembukaan perkebunan kelapa sawit dan memastikan izin-izin tersebut sudah memenuhis aspek hukum yang berlaku. maka, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) ditujukan bagi mereka yang memilikisimpanan yang selama ini dianggap memarkir dananya di negeri-negeri bebas pajak (tax haven). Pemerintah menghimbau agar segera membawa masuk simpanan itu untuk dapat diputihkan dan disimpan di bank-bank yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan dana-dana repatriasi.

Tidak muluk-muluk bila repatriasi dana ini juga menjadi semacam semangat nasionalisme baru yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi dan investasi di dalam negeri. Cara demikian pula diyakini bakal membantu memperkuat APBN guna membiayai proyek-proyek infrastruktur yang sedang digalakkan disemua sektor baik, darat, laut maupun udara.

Lantas apakah dana repatriasi juga diharapkan datang dari sektor industri berbasis minyak sawit? Tentunya saja iya, lantaran industri sawit sangat export oriented. Maka diharapkan Dolar-Dolar yang masih tertinggal diluar negeribisa segera dimasukkan ke bank-bank nasional penampung dana repatriasi, tentu saja ini untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur dan pengembangan industri hilir turunan minyak sawit, supaya nilai tambah yang dihasilkan tetap berada di dalam negeri.

Tercatat sampai dengan dekade kedua sejak tahun 2000, industri hilir khususnya oleokimia baru menyerap tidak lebih dari 10%, dari total volume produksi minyak sawit (CPO & PKO) Indonesia pertahun, dan sebagian besar masih diekspor dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO).

Refineri atau kilang minyak makanan memang sudah jenuh, bahkan jauh diatas kebutuhan domestik sehingga pasar eksporpun menjadi alternatif produk-produk minyak dan lemak nabati yang sudah telanjur over capacity. Bahkan kilang minyak dan lemak makanan domestik banyak yang dijalankan jauh dibawah kapasitas terpasang, ini terjadi lantaran pasar global lebih menginginkan CPO ketimbang produk sawit olahan, alasannya sederhana negara konsumen minyak sawit menghendaki nilai tambah produkbisa dinikmati dan tidak jatuh ke negara produsen minyak sawit.

Lantas, infrastuktur dianggap masih menjadi kendala besar dalam upaya mengembangkan industri hilir oleokimia, wajar bilamana industri ini belum berkembang dengan maksimal. Sementara pemerintah belum berdaya dalam pengadaan energi penunjang seperti gas alam, batubara dan tenaga listrik, yang hingga saat ini masih terkendala sistim distribusi dan alokasi yang belum mendukung industri hilir minyak sawit.

Contohnya, di Riau yang memiliki sumber energi gas dan dekat dengan sentra produksi minyak sawit (CPO & PKO), justru dibiarkan menganggur tidak bisa dimanfaatkan, ini terjadi akibat birokrasi para pemangku kebijakan yang membuat pengembangan industri hilir minyak sawit di provinsi tersebut terhambat, menyedihkan bukan?

Alhasil industri hilir sawit yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah dan mampu menyerapbanyak tenaga kerja menjadi mangkrak, akibat situasi yang sebetulnya tidak esensial dan membuat industri oleokimia kerdil di tengah melimpahnya bahan baku minyak sawit dari tahun ke tahun. Sampai kapan ini bakal terjadi? Entahlah.(Kris Hadisoebroto –Advisor industri hilir sawit)

Sumber: infosawit.com

421 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *