Pemanfaatan Biodiesel Belum Maksimal, Menteri Luhut Akan Panggil Pertamina

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memandang program mandatori biodiesel 20 persen atau B20 belum dijalankan secara maksimal. Untuk itu, dia berencana akan memanggil PT Pertamina (Persero) pada esok hari.

Selain Pertamina, Luhut juga akan memanggil para pengusaha kelapa sawit dan industri lainnya yang berkaitan dengan B20. Hal ini bertujuan untuk berdiskusi bersama membahas pemanfaatan pencampuran biodiesel sebesar 20 persen dalam BBM Solar yang masih jauh dari kata maksimal.

“Menyangkut dengan B20, Pertamina juga harus melaksanakan. Saya besok masih panggil Pertamina duduk dengan pengusaha, duduk dengan kita, dengan EBT, gimana ini kok masih ada belum terlaksana dengan baik semua?” ucapnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Diskusi sekaligus duduk bersama ini penting mengingat dampak penggunaan B20 sangat baik bagi lingkungan ke depannya karena sangat ramah lingkungan. Tidak hanya itu, jika Pertamina bisa memaksimalkan pemanfaatan sawit untuk biodiesel secara maksimal, sekaligus juga bisa memberikan kesejahteraan bagi para petani sawit di Tanah Air yang mencapai 5 juta orang.

“Karena itu dampaknya kepada lingkungan dampaknya petani kecil kita yang jumlahnya 5 juta,” tuturnya.

Sekadar informasi, mandatori pemanfaatan biodiesel sebesar 20 persen pada 2016 sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional dengan diversifikasi energi yang terimplementasi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 dan telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri EDM Nomor 12 Tahun 2015 yang mewajibkan pemakaian biodiesel sebesar 20 persen pada kendaraan bermotor pada tahun 2016.

Sejatinya, percepatan optimalisasi sawit sebagai bahan baku Biodiesel telah dicanangkan oleh pemerintah sejak 2006. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan peningkatan persentase pencampuran Biodiesel dalam minyak Solar menjadi 15 persen sejak April 2015 dan ditingkatkan menjadi 20 persen untuk sektor transportasi dan industri serta 30 persen (B30) untuk sektor pembangkit tenaga listrik mulai Januari 2016 melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

(rzy)

Sumber: Okezone.com

431 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *