Pemerintah Diminta Berhati-hati Eksekusi Moratorium Sawit

JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengaku akan tetap taat dan berkoordinasi dengan sejumlah instruksi pemerintah soal sawit, termasuk agenda moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit. Namun, Gapki mengingatkan pemerintah berhati-hati agar segala kebijakan tidak mengancam keberlangsungan usaha sawit di kancah global.

“Sawit diandalkan sebagai bahan baku sejumlah produk kebutuhan masyarakat global. Moratorium dikhawatirkan mempersempit kelapa sawit asal Indonesia bersaing di pasar internasional,” kata Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang, Kamis (2/6).

Ia menyebut, negara-negara lain tengah gencar mengembangkan pertanaman untuk produksi minyak pengganti kelapa sawit. Luasan pertanamannya bahkan jauh lebih boros dibandingkan produktivitasnya. Ketika produksi sawit nasional tak berkembang, pasar global ke depannya akan beralih pada minyak pengganti sawit tersebut.

Jika hanya untuk mengatasi permasalahan lingkungan sebenarnya, pemerintah telah memiliki Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Para pengusaha dan petani sawit, menurut dia, terus mengacu pada ketentuan pengelolaan sawit lestari berdasarkan ISPO.

“Terus terang kami tidak tahu dasar pemberlakuan moratorium untuk tambang juga,” lanjut dia. Oleh karena itu, ia mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mempertegas pernyataannya sehingga tidak menjadi bola liar yang menimbulkan banyak persepsi.

Sebelumnya, Presiden mengatakan akan menerbitkan aturan moratorium penerbitan izin baru lahan tambang dan kelapa sawit pada 14 April 2016.

Sumber: Republika.co.id

422 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *