Pemerintah Diminta Pertimbangkan Rencana Moratorium Sawit

Depok – Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sitanggang mengaku belum tahu dasar kebijakan pemerintah yang akan mengeluarkan  moratorium  lahan  kelapa sawit. Sejauh ini, kata Togar, GAPKSI masih mempertimbangkan moratorium yang akan dilakukan, termasuk aspek seperti apa yang akan dilakukan pemerintah untuk aturan ini.

“Terus terang moratorium seperti apa kami belum tahu. Tolong dipertimbangkan aspek-aspek ke depannya,” kata Togar, usai mengikuti diskusi bertema Mengkaji Masa Depan Sawit Berkelanjutan Pasca Moratorium yang diadakan Tempo bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu 1 Juni 2016.

Sebelumnya, pada 14 April 2016, para pemangku kepentingan terkait kelapa sawit dan tambang mendapat sedikit kejutan dari pemerintah. Pasalnya, dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Tumbuhan dan Satwa Liar memperingati Hari Hutan Nasional, di Pulai Karya, Kepulauan Seribu, Presiden Joko Widodo menyebut akan menerbitkan aturan moratorium penerbitan izin baru lahan tambang dan kelapa sawit. Jokowi menyebutkan lahan kelapa sawit sudah cukup sehingga tidak diperlukan penerbitan izin baru.

Togar mengatakan jika melihat kondisi sekarang, moratorium itu mungkin diperlukan. Tapi, kata dia, kacamata pemerintah harus melihat kebutuhan sawit di masa mendatang. “Bagaimana kebutuhan sawit  pada  2025, sampai 2050,” kata Togar.

Togar menuturkan pertumbuhan permintaan kelapa sawit tidak bisa dihentikan. Berdasarkan data global, permintaan minyak nabati terus bertambah mencapai 5 juta ton pertahun sampai 2025. Berdasarkan data OECD-FAO Agricultur Outlook 2015-2024, konsumsi minyak nabati pada 2015 mencapai 175 juta ton, dan meningkat sampai 210 juta ton pada 2024, seiring dengan peningkatan populasi penduduk dunia.

Ia melanjutkan, 80 persen dari penggunaan minyak nabati itu diolah menjadi makanan, 12 persen untuk energi dan 8 persen untuk keperluan lainya. Nah, minyak sawit berkontribusi sebesar 62,54 juta ton atau 39 persen dari total produksi minyak nabati dunia. “Jika kebutuhan sawit tetap bertahan pada angka kebutuhan yang sama. Maka diperlukan 82 juta ton produksi minyak sawit untuk suplai dunia,” kata Togar.

Togar melihat moratorium akan membatasi partisipasi Indonesia untuk berkontribusi terhadap permintaan global minyak nabati di masa depan. Terlebih, Indonesia mengamanatkan penggunaan biodiesel hingga 30 persen di tahun 2020 dan seterusnya, berdasarkan Permen ESDM 12/25. BPH MIGAS juga memprediksi kebutuhan biodiesel di 2020 mencapai 10 juta kilo liter dan 11 juta kilo liter pada 2025 atau setara 9 juta dan 10 juta ton minyak sawit mentah. “Motarium akan membuat perdebatan baru di masa depan: kelapa sawit untuk makanan VS energi,” ujar Togar.

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor Sudarsono Sudomo mengatakan karena nilai ekonominya, perkembangan kebun kepala sawit berjalan begitu cepat. Kendala dari laju permintaan kelapa sawit yang cukup besar, berimbas pada ketersediaan lahan yang siap olah. “Ketersediaan lahan menjadi hambatan utama. Sebab, sering disalahkan pembukaan lahan sawit sebagai deforestasi dan hal-hal negatif,” ujarnya.

Disisi lain, kata dia, masih banyak lahan yang kurang produktif tetapi diklaim sebagai kawasan hutan. Padahal, sebagian besar yang disebut kawasan hutan sebenarnya baru diklaim sepihak.

Menurutnya, yang harus menetapkan kasawan hutan adalah pemerintah pusat, yakni presiden berdasarkan pasal 1 Angka 14 Undang-undang 41 tahun 1999, tentang kehutanan. Tapi, selama ini yang menunjuk kawasan hutan adalah menteri yang mengurus hutan, yang mengacu pada Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. “Selama ini tidak sesuai dengan undang-undang,” ucapnya.

Menurutnya, bila moratorium bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran silahkan dilakukan. Tapi, kalau tidak bermanfaat jangan dilakukan. Sebab, tujuan negara adalah untuk memakmurkan rakyatnya, sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang perekonomian.
” Moratorium kalau meningkatkan kemakmuran silahkan. Kalau tidak yang jangan dilakukan,” ucapnya.

IMAM HAMDI

Sumber: Tempo.co

1,045 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *