Pemerintah Dorong Peremajaan Kebun Sawit

Jakarta – Tanaman kelapa sawit milik pekebun yang ditanam pada awal pengembangan kelapa sawit dengan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1980-an, saat ini telah melampaui umur ekonomisnnya, yaitu sekitar 25 tahun.
Tanaman kelapa sawit yang melewati umur ekonomis harus segera diremajakan untuk memperbaiki produktivitas yang menurun tajam. Standar produktivitas yang dapat dijadikan patokan masa Peremajaan adalah sekitar 10 ton TBS/ha/tahun.
Selain produktivitas, efektivitas panen dan kerapatan tanaman menjadi pertimbangan lain dalam penentuan masa Peremajaan. Efektivitas panen akan rendah apabila ketinggian pohon kelapa sawit telah melebihi 12 meter. Selain itu, peremajaan perlu dilakukan apabila kerapatan tanaman lebih 80 pohon per hektare.
Disamping tanaman kelapa sawit milik pekebun yang umurnya sudah melampaui umur ekonomis dimaksud, terdapat tanaman pekebun swadaya yang produktivitasnya rendah, sehingga perlu diakukan peremajaan.
Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
Pemerintah pun menyadari mengenai kondisi itu dan telah menuangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/KB.330/5/2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit yang ditandatangani oleh Amran Sulaiman pada 10 Mei 2016.
Dalam peraturan yang terdiri dari tujuh pasal itu disebutkan kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit meliputi teknik peremajaan kelapa sawit, antara lain pembukaan dan pembersihan lahan, pengadaan benih, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit terintegrasi dapat dengan tanaman tumpang sari untuk periode Tanaman Belum Menghasilkan (TBM).
Selain itu juga pengembangan kelembagaan pekebun, antara lain pelatihan tenaga pendamping dan pekebun, penguatan organisasi, manajemen dan tata kelola kelompok tani atau gabungan kelompok tani atau koperasi, peningkatan kerja sama, dan kemitraan usaha, juga unsur pendukung, antara lain pemetaan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budi daya (STD-B), surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) bagi yang memenuhi syarat sesuai aturan perundang-undangan.
Efektivitas panen akan rendah apabila ketinggian pohon kelapa sawit telah melebihi 12 meter. Selain itu, peremajaan perlu dilakukan apabila kerapatan tanaman melampaui 80 pohon per hektare.
Di samping tanaman kelapa sawit milik pekebun yang umurnya sudah melampaui umur ekonomis, terdapat tanaman pekebun swadaya yang produktivitasnya rendah, sehingga perlu diakukan peremajaan.
Selain masalah produktivitas, mutu hasil, serta pengembangan produk yang belum optimal, kemampuan sumber daya manusia pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi masih sangat terbatas, terutama disebabkan lemahnya kelembagaan pekebun.
Untuk itu pembangunan perkebunan ke depan diawali dengan membangun manusia dan masyarakat perkebunan khususnya kelembagaan pekebun.
Terkait dengan hal itu perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan pekebun dengan memotivasi dan mendorong pekebun untuk mengorganisasikan diri dan terhimpun dalam suatu wadah kelembagaan usaha dalam rangka mensinergikan kekuatan yang dimiliki masyarakat pekebun. Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kemampuan kelembagaan pekebun dalam melaksanakan fungsinya sehingga kelembagaan pekebun menjadi organisasi yang kuat dan mandiri.
Pelaksanaan keberhasilan Peremajaan untuk pekebun juga berkaitan dengan kesiapan faktor pendukung seperti pemetaan kebun, perolehan STD-B, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, sertifikasi lahan dan sertifikasi ISPO.
Pemetaan kebun dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan tujuan agar pekebun melakukan usaha tani sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, berada dikawasan yang tepat, tidak masuk ke dalam kawasan hutan ataupun lahan yang masih dalam sengketa.
Penerbitan STD-B dilakukan terhadap kebun yang luas arealnya tidak memenuhi skala tertentu satu sampai dengan empat hektare oleh dinas yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan. Sedangkan bagi pekebun plasma diperlukan perhatian yang lebih khusus mengingat sering terjadi pergantian kepemilikan ataupun pemilik semula sehingga tidak layak lagi sebagai peserta kegiatan peremajaan ini, dikarenakan jumlah kepemilikan kebunnya melebihi empat hektar.
STD-P diberikan kepada pekebun swadaya dan plasma yang kebunnya telah memiliki hak atas tanah (SHM), SKT/girik yang tidak berada pada kawasan hutan atau sengketa.
Pekebun swadaya yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya diarahkan bergabung menjadi kelompok atau organisasi pekebun dengan luas kebun minimum sekitar 50 hektar dan kebun plasma dengan luas areal menurut hamparan. Selanjutnya terhadap kelompok tersebut diterbitkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari instansi yang berwenang.
Sertifikasi lahan berupa hak milik dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekebun pemilik lahan dan jaminan untuk memperoleh pembiayaan berupa kredit serta digunakan dalam rangka pemenuhan persyaratan ISPO.
Peremajaan kebun kelapa sawit merupakan upaya untuk memperbaiki mutu produksi pekebun dengan menggunakan benih unggul yang merupakan salah satu persyaratan pemenuhan setifikasi ISPO.
Kedepan pekebun sebagai penghasil 39 persen Crude Palm Oil (CPO) nasional secara bertahap harus mulai menerapkan dan mendapatkan sertifikat ISPO untuk dapat memenuhi tuntutan global.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi, mengatakan sekitar 100.000 hektare pohon sawit milik petani di Indonesia setiap tahunnya perlu diremajakan karena usianya sudah lebih dari 25 tahun sehingga tidak produktif.
Pemerintah, kata Bayu Krisnamurthi kepada pers usai penyerahan dana peremajaan kebun kelapa sawit milik 135 petani yang tergabung dalam KUD Mulus Rahayu di Kabupaten Siak, Riau, beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan peremajaan pohon sawit yang usianya sudah tua. “Untuk itu, sudah ada dana yang telah disiapkan,” katanya.
Peremajaan pohon sawit yang sudah berusia 25 tahun, menurut Bayu, sangat penting mengingat minyak kelapa sawit selama ini mampu memberikan kesejahteraan petani dan rakyat selain memberikan devisa nonmigas yang relatif sangat besar.
Ia mengutarakan bahwa usia pohon sawit yang sudah tua mengakibatkan produktivitas menjadi rendah sehingga secepatnya harus diganti jika tidak ingin kesejahteraan berkurang dan kehilangan devisa dari sektor perkebunan itu.
Kelapa sawit adalah sektor unggulan penghasil devisa terbesar bagi perekonomian nasional. Namun, pohon berusia lebih 25 tahun perlu diremajakan untuk memastikan produktivitas sesuai kebutuhan industri, kelangsungan industri sawit, dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
Selama 2016, terdapat tujuh proyek dalam 4.200 hektare perkebunan sawit siap untuk peremajaan. Sebagian besar di antaranya berada di Sumatera Selatan dan Riau.
Untuk meremajakan pohon sawit, kata dia, BPDP menggandeng pemerintah daerah, pihak swasta, LSM, perbankan, hingga perguruan tinggi yang juga membantu mengelola perkebunan sawit berkelanjutan. [tar]

Sumber: Inilah.com

2,914 total views, 4 views today

Comments

comments

One thought on “Pemerintah Dorong Peremajaan Kebun Sawit

  • 27/03/2017 at 10:49 am
    Permalink

    investor baru membutuhkan kontraktor khusus perkebunan kelapa sawit , hti , sagu . kami pt.anugerah arha batam siap kerja sama .land clearing – pembibitan -penanaman pengalaman 25 th kami didukung alat berat & dozer .hub email. melapan_668@yahoo.com

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *