Pemerintah Perancis Tolak UU Pajak Sawit, RI Sambut Baik

Jakarta – Pemerintah Prancis akhirnya menolak penerapan pajak sawit, yang diumumkan kemarin, Rabu, 22 Juni 2016. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi menyambut baik kabar ini. “Saya kira ini merupakan hasil diplomasi yang secara intensif kita lakukan,” katanya saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Juni 2016.

Usulan pembatalan pajak ini sudah dilayangkan sejak enam bulan lalu. Pada 8 Februari 2016, delegasi Indonesia yang terdiri atas Bayu dan perwakilan pengusaha, serta Kementerian Perdagangan, terbang ke Prancis untuk memprotes rencana penerapan pajak sawit.

Penerapan pajak sawit itu sebelumnya tertuang dalam draf Undang-Undang Keanekaragaman Hayati, yang jika disepakati, akan berlaku pada awal 2017. Pemerintah Prancis akan mengenakan pajak atas minyak kelapa sawit. Pada tahun pertama, pajak akan dikenakan 300 euro per ton. Pajak ini kemudian akan naik menjadi 500 euro per ton pada 2018 dan 700 euro per ton pada 2019. Pada 2020, pajak sawit akan naik menjadi 900 euro per ton.

Jika diterapkan, kebijakan tersebut dapat mengganggu stabilitas ekonomi, mengingat sawit merupakan sektor strategis. Sektor kelapa sawit diperkirakan menyerap 16 juta tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, sektor ini turut memberikan kontribusi sebesar 1,6 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Pendapatan ekspor Indonesia dari komoditas ini mencapai sekitar US$ 19 miliar per tahun.

Bayu menambahkan, diplomasi yang dipimpin Duta Besar Indonesia di Paris Hotmangaraja Pandjaitan berjenjang di semua tingkatan. “Menteri Perdagangan sangat serius mengawal prosesnya,” ujarnya. “Menteri Luar Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Mentaeri Koordinator Kemaritiman juga terlibat aktif.”

Bahkan, kata Bayu, Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian dan penekanan. Selain itu, pihak swasta, asosiasi, dan para pakar aktif mengawal isu tersebut. “Sawit Indonesia semakin bersatu dengan kasus ini,” ucapnya.

Bayu berharap, dengan ditolak atau dibatalkannya usulan ini, pemerintah harus mempertahankan kondisi yang ada sekarang. Namun pemerintah tidak boleh lengah karena sudah ada usulan lagi yang dapat merugikan sawit Indonesia dari pihak lain, yaitu dari Parlemen Eropa. “Kita masih terus mencermati hal itu. Di masa yang akan datang juga tidak tertutup kemungkinan ada usulan lain lagi di Prancis yang dapat merugikan kita.”

MAYA AYU PUSPITASARI

Sumber: Tempo.co

650 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *