Pemerintah Perpanjang Moratorium Sawit

Pemerintah akan kembali memperpanjang moratorium alih fungsi kawasan hutan alam untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta pada Jum’at (15/7) usai memimpin rapat koordinasi lanjutan rancangan penundaan (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit.

“Kita ingin menata kembali lahan sawit, termasuk meningkatkan produksi lahan yang sudah ada dan replanting,” ujar Darmin yang dilansir dari tempo.co.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursidan Baldan dan beberapa pejabat dari kementerian terkait. Selain itu, beberapa perwakilan pengusaha sawit juga turut diundang untuk menyampaikan pandangan.

Forum tersebut menyepakati memberlakukan kebijakan moratorium selama 5 tahun ke depan. Namun dalam moratorium ini akan dimasukkan standar-standar seperti yang ada dalam ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil System).

Darmin mengatakan, kebijakan soal moratorium kelapa sawit ini sudah ada sejak 2011 melalui Instruksi Presiden (Inpres) Susilo Bambang Yudhoyono.  Sehingga kebijakan ini masih merupakan rangkaian dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

Baca Juga:   AS Turunkan Produksi Harga Minyak Bergerak Naik

Menurutnya, saat ini pemerintah masih menyiapkan data agar moratorium yang dijalankan lebih bermanfaat. Seperti dengan memasukkan program One Map Policy yang mana peta dasarnya telah dimiliki. Sehingga diharapkan kebijakan ini akan bisa lebih operasional.

Saat ini kebijakan masih terkendala keberadaan data yang merupakan hal krusial. Karena kalau masih ada perbedaan data, masalah yang ada di lapangan menjadi sulit diselesaikan. Untuk mengimplementasikan moratorium izin perkebunan kelapa sawit, pemerintah akan mengeluarkan Inpres baru. Penyusunan rancangan Inpres dan norma-norma dalam Inpres tentang moratorium ini akan dituntaskan dalam rakor berikutnya.

Dalam Inpres tersebut, setiap kementerian wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung moratorium dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit.

“Tidak boleh ada lagi izin untuk pelepasan hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan sawit,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Sumber: Diposkan.com

952 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *