Pemerintah Siap Halau Tuduhan Uni Eropa soal Sawit

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan dokumen terkait deforestasi untuk mengadang resolusi sawit Uni Eropa (UE) yang bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Dokumen itu akan membuktikan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah memperhitungkan unsur keberlanjutan (sustainbility).

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud mengatakan, pihaknya tengah mengumpulkan peneliti nantinya menyiapkan dokumen itu. Jika pemerintah tak segera mengumpulkan dokumen tersebut, ia khawatir, ancaman bagi Indonesia akan berbalik kembali dan resolusi dapat disetujui Komisi Uni Eropa. Pemerintah akan membuktikan tuduhan Uni Eropa bahwa Indonesia melakukan deforestasi itu tidak benar.

Tentu saja, pemerintah siap menghadapi dan menghalau semua. Kami segera membuat tim-tim tertentu untuk menyusun dokumen mengenai deforestasi. Para peneliti, di mana saja, boleh memberi masukan untuk meluangkannya dalam dokumen yang jadi pegangan kami. Ini merupakan instruksi langsung dari Menko Perekonomian, kata dia di Jakarta, Selasa (9/5).

Seharusnya Uni Eropa tidak bisa berkelit ketika diajak berdebat mengenai perkebunan keberlanjutan dengan Indonesia. Pasalnya, Uni Eropa pun tak memiliki konsep kuat mengenai keberlanjutan. Sementara, Indonesia sudah memberlakukan standar baku soal produk kelapa sawit berkelanjutan melalui Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO).

Menko Perekonomian dan pemerintah Prancis sebelumnya melakukan pertemuan ketika negara itu akan mengimplementasikan pajak impor kelapa sawit sebesar 300% tahun lalu. Pemerintah Prancis sempat tak bergeming ketika ditanya delegasi Indonesia soal konsep keberlanjutan.

“Karena mereka tak punya konsep pasti, harusnya tak ada alasan untuk menolak konsep sustainability Indonesia yang tertuang di dalam ISPO. Kalau mau kan mereka (Uni Eropa) bisa kasih masukan untuk perbaiki ISPO. Nyatanya, tidak. Melihat hal ini, tentu senjata kami menghadapi Uni Eropa adalah pemahaman mengenai sustainability,” tambah dia.

Resolusi Cacat

Staf Ahli bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri Ridwan Hassan menambahkan, resolusi Uni Eropa ini cacat karena tidak memasukkan upaya pemerintah dalam memberlakukan perkebunan yang berkelanjutan, seperti pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Instruksi Presiden (Inpres) soal moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Menurut Ridwan, ini bisa menjadi celah untuk berargumen dengan Uni Eropa bahwa produk kelapa sawit Indonesia sudah mengikuti prinsip keberlanjutan. “Mereka menggunakan data yang tidak akurat. Karenanya, kami menilai kebijakan ini bersikap diskriminatif,” kata dia.

Meski sudah mempunyai amunisi yang cukup kuat, pemerintah tak punya banyak waktu untuk meyakinkan Uni Eropa. Dokumen penelitian soal deforestasi harus sudah diserahkan ke Komisi Eropa sebelum kuartal III-2017, di mana periode itu bersamaan dengan keputusan komisi untuk menolak atau menerima resolusi. “Targetnya. kami akan meyakinkan Komisi Eropa bahwa resolusi ini bisa merugikan Uni Eropa sendiri,” tegas Ridwan.

Parlemen Uni Eropa melarang pemakaian biodiesel berbasis CPO mulai 2020 dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal bagi kelapa sawit yang tertuang di dalam resolusi Uni Eropa bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests. Resolusi tersebut diterbitkan untuk menghalau dampak negatif perkebunan, seperti deforestasi dan degradasi habitat. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Eropa tercatat sebesar 4,4 juta ton pada tahun lalu, naik 3% dari tahun sebelumnya 4,2 juta ton. Ini mewakili 17,5% dari ekspor kelapa sawit dunia sebesar 25,1 juta ton.

Sumber : Investor Daily

1,190 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *