Penguatan ISPO Tingkatkan Posisi Tawar Sawit Indonesia

Jakarta – Penguatan sertifikasi “Indonesian Sustainable Palm Oil” (ISPO) yang didukung pemerintah dinilai bakal meningkatkan posisi tawar produk minyak kelapa sawit asal Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan produk dari negara lainnya.

“Proses penguatan ISPO harus dipandang sebagai kesempatan meningkatkan posisi tawar sawit Indonesia ketimbang produksi negara lain,” kata Manajer Program Minyak Sawit Berkelanjutan WWF Indonesia Putra Agung dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (14/10).

Untuk itu, ujar dia, penting juga agar proses penguatan tersebut harus jeli dalam melihat komponen penting untuk memastikan ISPO menjadi sertifikasi yang diakui baik di Indonesia maupun di pasar global.

Salah satu komponen penting yang diidentifikasi adalah adanya pemantauan independen baik dari masyarakat sipil maupun pemantau pasar, sehingga akan meningkatkan penerimaan terhadap ISPO.

Indonesia sendiri punya contoh Sistem Verifiikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dilengkapi Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menjadi kelompok masyarakat sipil yang diakui oleh pemerintah dalam memantau pelaksanaan dari sistem SVLK tersebut.

Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, hal ini dipandang berhasil dan efisien demi menjamin transparansi dalam proses sertifikasi.

“Kami tidak sepakat dengan anggapan bahwa pemerintah perlu berhati-hati dalam memasukkan pemantau independen dalam struktur kelembagaan ISPO. Sudah banyak contoh sertifikasi lain yang lebih dipercaya karena adanya pemantau independen,” jelas Darto.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Penguatan ISPO berdasarkan SK Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tim Penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO Certification System).

Sementara itu, Pemerintah Republik Indonesia juga telah mendorong kepemilikan sertifikat ISPO bagi perusahaan sawit kecil maupun besar untuk mempertahankan keberadaan maupun manfaat kelapa sawit dalam jangka panjang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi membahas ISPO di Jakarta, Senin (3/10), mengatakan sebagai upaya peningkatan kepemilikan sertifikat tersebut maka pemerintah akan membuat standar dan ukuran yang jelas.

“ISPO menyangkut ‘establishment’. Kita harus membuat standarnya, untuk usaha kecil seperti apa dan untuk usaha besar seperti apa,” kata Darmin.

Ikut hadir dalam rapat koordinasi membahas ISPO ini adalah Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan para perwakilan dari kementerian/lembaga terkait.

Hingga Juli 2016, telah diberikan 184 sertifikat ISPO, namun proses sertifikasi ini baru mencakup 11% dari luar areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan baru mencakup para perusahaan besar.

Berdasarkan data, para penerima sertifikat ISPO ini baru setara dengan luas lahan sekitar 1,3 juta hektare dan produksi 6,4 juta ton CPO per tahun.

Darmin meyakini sedang merancang kriteria maupun standar yang jelas agar setiap perusahaan ataupun petani kecil, bisa mendapatkan sertifikat ISPO.
“Perusahaan atau petani kecil juga harus mendapatkan sertifikat kalau memang memenuhi standar. Memang untuk membuat standar ini yang paling sulit, apalagi pemerintah tidak ingin menyusahkan rakyat,” ujarnya. (ant)

Sumber: medanbisnisdaily.com

 

2,063 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *