Pengusaha-Petani Minta Pungutan Sawit Tak Dinaikkan

JAKARTA – Kalangan pengusaha dan petani kelapa sawit di Tanah Air berpendapat senada untuk menolak wacana penaikan besaran dana pungutan sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS). Pungutan tersebut dikenakan atas Setiap ton produk kelapa sawit yang diekspor. Pada 2016, dana pungutan ekspor sawit yang dikelola BPDP-KS mencapai Rp 11,7 triliun dan hingga akhir 2017 ditargetkan mencapai 10,3 triliun.

Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mona Surya mengatakan, penaikan dana pungutan sawit dikhawatirkan membebani petani. “Jangan dinaikkan, nanti petani terbebani. Harga tandan buah segar (TBS) ke petani bakal diturunkan, dipangkas. Kalau saya tidak setuju pungutan dinaikkan. Toh, program biodiesel juga belum 100%,” kata Mona usai menghadiri diskusi terarah tentang Kebijakan Akselerasi Pembiayaan dan Kepastian Hukum atas lahan Pekebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan di Jakarta, kemarin.

Pemerintah sedang menggodok opsi menambah besaran pungutan sawit. Opsi yang muncul di antaranya mengoreksi indeks harga pasar (IHP) atau menaikkan besaran pungutan. Pasalnya harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang terus naik semakin memperlebar gap dengan harga minyak mentah. Akibatnya, subsidi yang harus ditanggung dan dibebankan kepada dana pungutan bertambah. Karena itu, dana pungutan diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan.

Senada dengan itu, Sekjen Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Togar Sitanggang mengatakan, kenaikan dana pungutan akan menyebabkan naiknya harga bahan baku. Secara berantai, kenaikan itu akan dibebankan kepada petani. “Bagi kami, yang penting, solusi apa pun, harus didiskusikan. Harus ada perhitungan yang jelas. Ini (mandatori B20) kan program pemerintah. Kami menginginkan dukungan pemerintah yang konsisten,” kata Togar usai diskusi Antisipasi Kebakaran Iahan.

Untuk Mendukung Perkebunan Sawit Berkelanjutan, kemarin. Dia menjelaskan, penentuan harga patokan (IHP) dihitung dari biaya produksi yang dihitung berdasarkan kajian oleh BPPT secara komprehensif. “Perhitungan itu mengkaji range antara kapasitas kecil sampai besar, kemudian ditetapkan US$ 125 per ton, yang kami anggap wajar. Karena, tidak terlalu memberatkan yang kapasitas kecil dan yang kapasitas besar masih bisa hidup. Rumornya, ini akan diturunkan ke US$ 100, datangnya dari mana? Kajiannya apa?” kata Togar.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad menambahkan, penaikan dana pungutan akan menambah beban petani. Sebab, setiap pungutan di industri dikenakan kepada petani. “Jadi, kalau ada rencana mau menaikkan besaran pungutan, kami menolak. Kami tidak setuju. Nanti kami bertambah bebannya. Toh, selama ini, share dana pungutan atas petani sangat kecil. Dana untuk peremajaan saja dialokasikan hanya 5%,” kata Asmar. (eme)

Sumber : Investor Daily

1,452 total views, 7 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *