Penolakan CPO Bagian dari Strategi Dagang AS

Yogyakarta – Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM mendesak pemerintah untuk segera mengambil sikap atas notifikasi Amerika Serikat (AS) yang menolak ekspor produk minyak sawit mentah (CPO) Indonesia yang dianggap tidak ramah lingkungan. Isu lingkungan ini perlu ditanggapi segera untuk mengantisipasi dampak besar pada perekonomian dalam negeri.

Kepala PSPD Prof. Ir. Masyhuri, Ph.D mensinyalir, isu lingkungan yang dihembuskan Environmental Protection Agency (EPA), otoritas urusan lingkungan Amerika Serikat ini bagian dari strategi perang dagang. Pasalnya, isu yang sama pernah pernah dihembuskan 20-30 tahun lalu, dimana AS mengklaim minyak kelapa sawit mengandung minyak jenuh yang menyebabkan masalah kesehatan. Larangan tersebut sempat menjalar ke Eropa sampai akhirnya bisa dimentahkan lewat penelitian yang membuktikan bahwa minyak kelapa sawit menghasilkan zat anti kanker.

“Kesemua isu tersebut untuk melemahkan produk pertanian khususnya kelapa sawit Negara berkembang untuk bersaing dengan Negara maju,” kata ketua PSPD UGM Prof. Ir. Masyhuri, Ph.D dalam diskusi tanggapan penolakan Amerika Serikat terhadap CPO Indonesia di kantor PSPD, Jumat (3/2).

Untuk mematahkan isu lingkungan itu, ekonom pertanian UGM ini merekomendasikan empat hal, pertama, asosiasi produsen kelapa sawit segera mengadakan penelitian yang valid bahwa produksi kelapa sawit dapat mengurangi efek rumah kaca lebih dari 20 persen. “Karena AS menuduh produk minyak sawit mentah Indonesia hanya bisa menurunkan efek rumah kaca 11-17%,” katanya.

Kedua, mengalihkan ekspor produk kelapa sawit ke Negara tujuan lain yang nilainya lebih besar. Karena total ekspor produk Indonesia ke AS hanya 68,2 juta dollar atau 0,5 persen dari total ekspor kelapa sawit yang mencapai 23,5 juta ton. Beberapa Negara tujuan ekspor tersebut diantaranya India, China, Malaysia, Bangladesh, Singapura, Mesir, Belanda, Brasil dan Kenya.

Ketiga, pemerintah juga mendesak WTO agar semua Negara anggota mematuhi prinsip perdagangan dunia yang tidak boleh ada ristriksi perdagangan teknis. Dan, keempat, Masyhuri mengharapkan pemerintah untuk mengembangakan produk industri hilir yang selama ini kurang digarap secara optimal. “Ini sebenarnya momentum bagi kita untuk mengembangkan produk industri hilir,” pungkasnya. (Humas UGM/Gusti Grehenson)

Sumber: UGM.AC.ID

456 total views, 4 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *