Perancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan Baru

JAKARTA—Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan mengatakan Perancis kini tengah bersiap membahas aturan baru. Rencananya, rancangan aturan itu akan dibahas Parlemen Perancis dalam waktu enam bulan mendatang.

“Sekarang belum dibahas secara resmi oleh Parlemen Perancis, tapi memang ada upaya mereka untuk mengenakan insentif pajak bagi produk minyak nabati,” jelas Fadhil ketika dihubungi Bisnis.com,  pekan ini.

Fadhil memaparkan, negara tempat Menara Eiffel berdiri itu bakal melakukan peninjauan ulang atas pajak yang berlaku di seluruh industri minyak nabati. Nantinya, ada kemungkinan bagi produk minyak nabati yang mengenakan prinsip berkelanjutan, bakal diberikan insentif pajak.

Menanggapi rancangan kebijakan anyar tersebut, Fadhil berujar pihaknya memilih posisi menunggu. “Karena kriteria berkelanjutannya juga belum jelas bagi kami. Kami belum tahu bentuk insentif pajaknya juga seperti apa,” terang dia.

Adapun, rencana Perancis mengenakan insentif pajak itu, dinilai Fadhil, sebagai isu politik yang biasa mewarnai jelang pemilihan umum. Rencana ini juga muncul usai hengkangnya opsi pengenaan pajak progresif atas semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Perancis.

Awalnya, opsi pengenaan pajak itu direncanakan masuk dalam rancangan amandemen Undang-undang (UU) nomor 367 tentang Keanekaragaman Hayati.  Jika aturan tersebut masuk dalam pasal UU Keanekaragaman Hayati Perancis, maka negara pengekspor minyak kelapa sawit ke negara itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar pajak. Indonesia sendiri tercatat menjadi salah satu pengekspor terbesar minyak kelapa sawit ke Perancis, bersanding dengan Malaysia.

Rinciannya, Perancis menaikkan pajak crude palm oil(CPO) secara bertahap mulai tahun depan yakni ke level 300 euro/ton. Lalu, pada 2018 senilai 500 euro/ton, 2019 sebesar 700 euro/ton, dan 2020 naik ke level 900 euro/ton. Adapun, setelah 2020, rencananya pajak CPO bakal ditetapkan Kementerian Keuangan Perancis.

Fadhil mengungkapkan dengan batalnya kenaikan pengenaan pajak CPO tersebut, berdampak baik bagi pelaku industri dalam negeri. Namun, dia memastikan pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan pemerintah jika Perancis menggelar kembali aksi serupa.

Pasalnya, Perancis tercatat pernah melakukan pembahasan untuk menaikan pajak CPO pada 2012 silam. Namun, rancangan itu menemui keputusan yang sama yakni tak masuk dalam Undang-undang yang disetujui. “Pemerintah selalu ada dan kami selalu bahas dengan Kementerian Perdagangan.”

Sementara itu, hingga April 2016, defisit neraca perdagangan non-migas antara Indonesia dan Perancis kian membengkak. Data Kementerian Perdagangan menerakan neraca perdagangan non-migas dua negara ini di periode Januari hingga April 2016 mengalami defisit senilai US$254.05 juta. Angka itu melonjak 375% dari defisit senilai US$53,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

449 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *