Peta Fungsi Ekosistem Selesai Pekan Ini

JAKARTA — Pemerintah segera menyelesaikan penyusunan peta fungsi ekosistem gambut. Pengaturan itu akan mempermudah upaya restorasi gambut demi mencegah berulangnya tragedi asap akibat kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menugaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan peraturan teknis. Hal itu, antara lain, terkait teknis penetapan peta fungsi ekosistem gambut serta rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG) Hartono Prawiratmadja, Rabu (8/2), di Jakarta, berharap peta fungsi ekosistem gambut ditetapkan secepatnya. Sebab, BRG butuh acuan menjalankan tugas, apalagi BRG ditargetkan merestorasi 2 juta hektar lahan gambut sampai 2020.

Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, penyusunan sejumlah peraturan menteri sudah rampung. Diperkirakan semua aturan turunan ditetapkan pekan ini. “Enggak gampang (menuntaskan peraturan-peraturan itu) karena butuh diperhitungkan semua kepentingan,” ucapnya.

PP Gambut mengklasifikasikan fungsi lindung dan budidaya. Banyak area gambut yang seharusnya berfungsi lindung dieksploitasi jadi perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri. Karena itu, tukar guling lahan yang dibebani konsesi akan diatur dan lahan di area gambut diganti dengan tanah mineral.

Syahrul Fitra, pengampanye Yayasan Auriga Nusantara, menyarankan agar pemerintah mempercepat restorasi gambut. Itu merujuk pada kendala percepatan restorasi di area konsesi karena rencana kerja usaha (RKU) perusahaan belum direvisi. KLHK menyatakan, revisi RKU disesuaikan dengan peta fungsi ekosistem gambut yang masih belum selesai.

Ia mencontohkan, KLHK bisa menerapkan baku mutu gambut. Kriteria baku mutu itu bisa jadi acuan bagi KLHK sebagai bagian izin perusahaan yang dijalankan.

“Untuk mempercepat eksploitasi izin hutan, diciptakan mekanisme BKT (bagan kerja tahunan) saat RKU belum selesai. Untuk restorasi yang mendesak malah terikat birokrasi. Cara pandang lama dipakai,” ujarnya.

Di Kalimantan Barat, pertengahan tahun ini, akan ada restorasi di 10.946 hektar lahan dari 1,69 juta hektar luas lahan gambut. Menurut Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kalbar Adi Yani, restorasi diprioritaskan di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, dan Landak. Kebutuhan dana restorasi gambut di Kalbar Rp 95,2 miliar.

Kepala BRG Nazir Foead saat berkunjung ke Palembang dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Rabu, mengatakan, di sejumlah daerah, kebakaran lahan terjadi karena lahan tak dikelola dengan baik. Padahal, lahan gambut bisa jadi lokasi penanaman produk pertanian dan perkebunan bernilai ekonomi tinggi.

Skema budidaya

Lahan gambut dangkal, misalnya, bisa dipakai untuk pembukaan lahan sawah atau lahan produk pertanian, seperti nanas dan kopi. Adapun lahan gambut bisa digunakan untuk penanaman kayu gelam, tembesu, enau, jelutung, dan tanaman lain.

Di Indonesia, sekitar 500.000 hektar lahan gambut bisa dibudidayakan. Untuk itu, pihaknya menawarkan konsep kerja sama investor dan petani untuk mengelola lahan telantar. Konsep itu dijalankan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sejak satu tahun lalu. Selain mencegah kebakaran, hal itu juga memberi nilai tambah bagi petani dan investor. (INA/ICH/RAM/ESA)

Sumber : KOMPAS

768 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *