Petani Uji Materi Kebijakan Pungutan Sawit

JAKARTA – Pada 8 Februari 2017, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengajukan Uji Materi (Permohonan Keberatan) tepatnya untuk Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Dalam keterangan resmi yang diterima InfoSAWIT belum lama ini, tuntutan tersebut mengenai PP tentang Penghimpunan Dana Perkebunan ini memberikan ruang bagi penyalahgunaan dana, terutamauntuk subsidi biodiesel dan bukan untuk mendukung pengembangan petani sawit Indonesia yang tertinggal jauh dalam banyak hal, seperti, sumber daya manusia(SDM),  pendanaan, dan teknologi.

Selain itu, berdasarkan perhitungan pada tahun 2015, dana perkebunan kelapa sawit (CPO Fund) terkumpul sebesar Rp 6,64 triliun. Sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi Rp 11,7 triliun. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun tersebut, dana perkebunan kelapa sawit mencapai sejumlah Rp 18,34 triliun. Hal tersebut tentunya merupakan angka yang fantastis. “Terlebih pada tahun 2017, dana perkebunan kelapa sawit ditarget mencapai angka Rp 9,6 triliun,” kata pihak SPKS.

Dari fakta di atas dapat digarisbawahi bahwa penyaluran Rp 18,34 triliun dari dana perkebunan kelapa sawit (2015-2016) tidak optimal, tidak proposional dan juga bermasalah. 89% dari dana perkebunan kelapa sawit tersebut, pada praktiknya, digunakan untuk tujuan bahan bakar nabati (biofuel) melalui subsidi biodiesel. Sisanya hanya 11%dibagi ke dalam beberapa bagian. Dari pembagian yang tidak proporsional tersebut (89%), ternyata hanya diterima dan dinikmati oleh 19 perusahaan besar.

Sebab itu, petani yang tergabung dalam SPKS menganggap, kebijakan tentang Dana Sawit merupakan bukti ketidakpedulian pemerintah pada kesejahteraan petani sawit dengan mempertahankan PP No. 24/2015 tersebut bertahun-tahun.

Lebih lanjut kata pihak petani, data membuktikan bahwa keberlakuan pasal tersebut telah merugikan petani sawit. Para petani seharusnya mendapatkan program yang sesuai dengan aturan perundangan yang ada, UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan. “Undang-Undang telah mengamanatkan pengembangan perkebunan dalam lima hal, yakni, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, dan/atau pemenuhan sarana dan prasarana,” tandas pihak SPKS. (T2)

Sumber : InfoSAWIT

588 total views, 6 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *