Prinsip Berkelanjutan Pengelolaan Sawit Prioritas untuk Dilakukan

JAKARTA — Pemerintah mengeluarkan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin baru pembukaan lahan kelapa sawit dan tambang hingga Mei 2017.

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Togar Sitanggang mengatakan, kebijakan moratorium akan membatasi partisipasi Indonesia dalam berkontribusi menyediakan permintaan minyak nabati global di masa depan.

“Kebijakan moratorium juga akan menciptakan perdebatan baru tentang minyak nabati untuk pangan melawan energi di masa depan,” kata Togar dalam diskusi publik bertajuk “Mengkaji Masa Depan Sawit Berkelanjutan Pasca Moratorium” di Balai Sidang Djokosoetono, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baru-baru ini.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengeluarkan Inpres No 8 Tahun 2015 tentang penghentian sementara atau moratorium penerbitan izin baru pembukaan lahan kelapa sawit dan tambang. Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium karena lahan kelapa sawit yang ada saat ini sudah cukup. Saat ini, jumlah total lahan yang digunakan untuk perkebunan sawit mencapai sekitar 10-11 juta hektare dengan produktivitas hanya 2-4 ton per hektare.

Selain itu, keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium untuk mengatasi tumpang tindih masalah tata kelola lahan perkebunan kelapa sawit yang dapat memicu konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat.

“Padahal, dengan luas tersebut, produktivitas bisa ditingkatkan hingga 6-8 ton per hektare,” kata Togar.

Kepala Sekretariat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Herdrajat Natawidjaja mengatakan, prinsip berkelanjutan dalam pengelolaan sawit menjadi prioritas untuk dilakukan.

“Pelaksanaan ISPO tidak mengurangi hambatan perdagangan, namun untuk memastikan keberlanjutan dalam pencapaian ekonomi sawit yang lebih baik. Dengan memproduksi minyak sawit yang telah memiliki sertifikat ISP akan mengurangi deforestasi dan memperbaiki kondisi lingkungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, prinsip keberlanjutan dari ISPO mengacu pada tujuh prinsip, yaitu legalitas usaha perkebunan, manajemen perkebunan, perlindungan terhadap pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut, peningkatan usaha secara berkelanjutan, pengeloaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, dan tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Guru Besar Kehutanan IPB Sudarsono Sudono mengingatkan di tengah polemik kebijakan moratorium, tujuan bernegara harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

“Namun prinsip dasar supaya tercapai kemakmuran rakyat adalah bahwa instrumen yang mengatur hal itu tidak boleh mengalahkan tujuan,” ujarnya.

Sumber: Republika.co.id

1,027 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *