Replanting Tingkatkan Harapan Petani Sawit

Rendahnya produktivitas tanaman kelapa sawit perkebunan rakyat di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), sebenarnya bukan lagi cerita baru. Persoalan produktivitas dan upaya-upaya untuk mengereknya, masih memiliki magnet sebagai ‘bahan empuk’ untuk diperbincangkan di banyak kesempatan.

Sayangnya, hasilnya selalu bermuara pada pengukuhan kesimpulan jika tanaman sawit rakyat telah tertinggal jauh. Ya, perbandingannya tentu dengan kebun sawit swasta nasional.

Angka menunjukkan, produktivitas sawit perkebunan rakyat di Indonesia hanya sekitar 12 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun-nya. Sedangkan kebun swasta nasional nyaris dua kali lipat yakni 21 ton TBS per hektare per tahun.

Tentu disparitas yang cukup jauh ini membuat banyak pihak kian mewanti-wanti masa depan petani sawit. Banyak gambaran jika petani semakin terjepit apabila produktivitas terus melorot.

Jangankan mewujudkan kesejahteraan, kebutuhan sehari-hari pun bakal sulit terpenuhi. Terlebih lagi, pemerintah sudah mengisyaratkan tidak akan ada penambahan luas areal perkebunan sawit. Sehingga petani hanya bisa berharap pada kebun yang sudah ada.

Tapi petani boleh sedikit lega dengan digulirkannya Program Peremajaan (Replanting) di mana suntikan dananya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Memang tidak 100% pendanaan dibiayai oleh BPDP-KS. Dari total biaya replanting per satu hektare tanaman sawit, BPDP-KS memberikan dana hibah sekitar 41% atau Rp 25 juta. Sedangkan sisa biaya replanting yang 59% lagi, petani bakal mendapatkan kredit murah lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Ini menjadi sebuah ‘angin segar’ bagi harapan petani dalam menggenjot produktivitas tanaman sawitnya. Kita berharap program ini berjalan mulus,” ujar Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad.
Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengesahkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18/2016 mengenai pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Terbitnya Permentan Replanting akan memperjelas pembagian tugas tiap lembaga dalam menyukseskan program ini. Hal ini akan dapat meminimalisir tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BPDP-KS.

Permentan ini juga untuk melindungi dan meningkatkan pendapatan petani. Karena itu, Kementan memasukkan tiga komponen penting supaya aturan mengenai replanting dapat berpihak kepada rakyat dan dapat meningkatkan produktivitas sawit nasional.

Pertama, memberikan pembinaan replanting kepada petani mengenai bagaimana pembukaan lahan, pengadaan benih, pemupukan dan pemeliharaan tanaman sawit secara tepat.

Kedua, melakukan pengembangan kelembagaan berupa pemberian pelatihan-pelatihan khusus kepada tenaga pendamping yang melakukan penyuluhan replanting sawit.

Ketiga, penguatan kepada organisasi dan manajemen dari petani yang dapat menyukseskan program ini. Tentunya, replanting sawit juga punya aturan main. Petani yang berhak mendapatkan dana replanting adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan petani swadaya yang tergabung dalam koperasi.

Adapun tanaman sawit yang masuk list replanting yakni tanaman tua dan tidak produktif sehingga produktivitasnya sangat rendah. Rata-rata tanaman ini sudah berumur di atas 25 tahun.

Petani juga mesti memenuhi syarat administratif diantaranya Surat Tanda Daftar Usaha Syarat Perkebunan (STDP), sertifikasi lahan dan lainnya.

Setelah melakukan pendataan serta pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh BPDP-KS di 61 kabupaten/kota dari 21 provinsi penghasil kelapa sawit di seluruh Indonesia, Apkasindo mencatat, total tanaman yang akan di-replanting sebanyak 1,5 juta hektare. Jumlah ini sekitar 31,25% dari total sawit perkebunan rakyat seluas 4,8 juta hektare.

Proposal replanting dengan jumlah pengajuan dari kabupaten/kota penghasil kelapa sawit sudah masuk ke BPDP-KS untuk dinilai kelengkapannya. “Tinggal jalan sebenarnya. Setelah dinyatakan lolos, tentunya akan langsung replanting dan kita tahu berapa luasannya. Karena dari total pengajuan, jumlah yang disetujui bisa jadi tidak sama,” sebut Asmar.

Hitungan pihaknya, replanting untuk kebun sawit akan berjalan efektif pada tahun 2017. Karena syarat kebun sawit rakyat yang akan di replanting harus terpenuhi sesuai ketetapan BPDP-KS. Sehingga tepat sasaran kepada petani yang lebih membutuhkan.

Sembari menunggu hasil proposal luasan lahan sawit yang dapat replanting, saat ini sedang bergulir dua komponen yang tertuang dalam Permentan Nomor 18/2016.

Komponen pertama adalah pembinaan replanting kepada petani mengenai bagaimana pembukaan lahan, pengadaan benih, pemupukan dan pemeliharaan tanaman sawit secara tepat.

Pembinaan replanting diberikan kepada 3.050 orang petani dari 61 kabupaten/kota penghasil kelapa sawit di seluruh Indonesia. Setiap kabupaten/kota mendapatkan jatah 50 orang petani.

Meski belum berjalan di semua kabupaten/kota, namun pembinaan ini ditargetkan bisa selesai tahun 2016. Sehingga saat hasil proposal keluar di akhir tahun ini atau awal tahun 2017, petani bisa langsung ‘tancap gas’.

“Mereka sudah punya bekal. Jadi bisa langsung melakukan replanting. Itu makanya pembinaan dilakukan secara menyeluruh selama lima hari. Sehingga petani sudah punya cukup modal untuk melakukan replanting,” ucap Asmar.
Selanjutnya, untuk komponen kedua adalah pemberian beasiswa D-1 untuk anak petani yang nantinya akan menjadi tenaga pendamping di daerah masing-masing.

Ada 300 anak petani kelapa sawit dari seluruh Indonesia yang mendapatkannya.
Dari jumlah itu, sebanyak 100 orang menimba ilmu di Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi Bekasi dan 200 orang lagi di Institut Pertanian Stiper (Instiper) Yogyakarta.

Sumut sebagai salah satu penghasil sawit terbesar di Indonesia, mendapatkan jatah untuk 23 beasiswa. Sementara petani yang diberi pelatihan sebanyak 700 orang.

Petani ini berasal dari 14 kabupaten/kota penghasil sawit di Sumut yakni Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhan Batu, Batubara, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara.

Persiapan replanting, kata Ketua Apkasindo Sumut Gus Dalhari Harahap, memang tidak boleh hanya dari sisi tanamannya saja. Karena yang mengelola kebunnya adalah petani.

“Jadi dengan pelatihan, petani akan memiliki modal ilmu pengetahuan yang dapat dipraktikkan di lahannya masing-masing baik untuk replanting maupun peningkatan produktivitas,” katanya.

Menyoal hitungan replanting, sekitar 100.000 hektare tanaman kelapa sawit Sumut masuk daftar program replanting. Jumlah itu sekitar 25% dari total sawit perkebunan rakyat Sumut seluas 400.000 hektare.

Tapi untuk replanting tahun ini, Sumut mengajukan supaya bisa mendapatkan bantuan replanting untuk lahan 10.000 hektare. Tanaman itu utamanya berada di sentra produksi sawit Sumut seperti Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Asahan, Simalungun dan Batubara. (elvidaris simamora)

Sumber: medanbisnisdaily.com

1,020 total views, 6 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *