Sawit Berkelanjutan

Moratorium Bukan Solusi Tunggal

JAKARTA — Kebijakan moratorium perkebunan sawit memerlukan kebijakan lain dan penegakan hukum tegas. Instruksi presiden saja tidak akan mencapai tujuan perbaikan tata kelola kebun dan lahan apabila dijalankan sendiri.

“Moratorium tak bisa berjalan sendiri tanpa kebijakan lain,” kata Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Senin (7/11), seusai berbicara dalam diskusi yang diadakan Dewan Minyak Sawit Indonesia di Jakarta.

Ia mengatakan, kebijakan itu bakal memperkuat moratorium penundaan izin baru di sektor kehutanan di hutan alam primer dan gambut yang berlaku tahun 2011 hingga 2017. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, moratorium sawit itu dalam tahap pembahasan final di Kementerian Koordinator Perekonomian.

Moratorium diharap mengubah rencana mendongkrak produktivitas minyak sawit dari ekspansi menjadi efisiensi pengelolaan. Caranya, ketepatan penggunaan pupuk dan penggunaan bibit unggul. “Peningkatan produktivitas ini dan kesejahteraan petani sawit harus dipikirkan,” kata Bayu.

Kebijakan moratorium ekspansi sawit juga terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan lahan dengan cara membakar untuk kebun sawit-selain hutan tanaman industri-diyakini jadi cara mudah membersihkan lahan/hutan. Kebakaran rawa gambut yang dikeringkan memicu kabut pekat.

Bayu menunjukkan, dari 11,4 juta hektar luas kebun sawit di Indonesia, sekitar 1,5 juta ha di lahan gambut. Luasan itu 13 persen dari total 14,9 juta ha gambut di Indonesia.

Mengutip data World Resources Institute, Lembaga Riset Kehutanan Internasional (Cifor), dan Global Forest Watch, Bayu menunjukkan lokasi kebakaran di perkebunan sawit (berizin/berkonsesi) 7-16 persen. Ia tak menampik adanya kemungkinan kebakaran di kebun-kebun sawit tak berizin dan titik panas di kebun sawit yang berada di kawasan hutan.

“Kalau sawit di kawasan hutan itu sudah pasti harus dilakukan penegakan hukum karena melanggar aturan,” katanya. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, ekspansi perkebunan sawit sangat masif. Ia menyebut, dari produksi minyak sawit 160.000 ton (1969) menjadi 30 juta ton (2016).

“Seiring meluasnya kebun sawit atau 180 kali dari produksi di awal, perkembangan besar ini menyebabkan perkebunan sawit bersentuhan kebakaran dan berbagai hal,” ucapnya.

Secara terpisah, pegiat Yayasan Madani, organisasi kemasyarakatan baru di bidang kehutanan dan lingkungan, Teguh Surya, mengatakan, moratorium agar memberi perhatian khusus perlindungan ekosistem gambut. “Pada draf inpres yang kami dapat, pemerintah belum mengatur tentang gambut,” ucapnya.

Ia menyambut baik tenggat waktu pelaksanaan inpres yang harus selesai tiga tahun. Itu dinilai bijak mendorong percepatan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Di sisi lain, ia berharap pemerintah tetap terbuka dan melibatkan partisipasi publik.

Inpres moratorium pun dinilainya langkah penyeimbang pertumbuhan ekonomi dengan daya dukung lingkungan. “Menjadi sangat mendesak bagi Presiden untuk memastikan pengintegrasian kebijakan terkait rencana pembangunan dan target penurunan emisi,” katanya. (ICH)

Sumber : Kompas

510 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *