Sosialisasi ISPO: Diplomasi Sawit Harus Diperkuat

Jakarta – Pemerintah tengah menyusun rumusan langkah-langkah penguatan industri kelapa sawit nasional. Salah satu yang menjadi prioritas adalah mengintensifkan sosialisasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) ke negara-negara tujuan ekspor.

Kendati telah berdiri selama 6 tahun, ISPO dinilai belum mampu menjadi platform terbaik untuk mendapat kepencayaan dari negara-negara tujuan ekspor. Selain itu, kredibilitas ISPO sebagai standar produk kelapa sawit berkelanjutan pun perlu ditingkatkan.

ISPO merupakan standar sawit yang diwajibkan pemerintah pada perusahaan-perusahaan sawit nasional untuk memastikan industri telah memproduksi minyak kelapa sawit dengan memperhatikan standar keberlanjutan (sustainable).

Dengan sertifikat ISPO, maka pemerintah memastikan seluruh perusahaan tersebut telah memenuhi standar keberlanjutan (sustainability) baik dari sisi lingkungan, ekonomi, maupun aspek sosial. Komisi ISPO mencatat saat ini 1,4 juta hektare lahan sawit telah terjamin standar keberlanjutannya.

Kepala Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Badan Sertifikasi Nasional (BSN) Donny Purnomo menyampaikan untuk dapat diterima secara lebih luas, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan standar ISPO sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan ekspor.

“Kita juga perlu pastikan bahwa lembaga-lembaga sertifikasi ISPO yaitu 12 lembaga yang memberikan sertifikat ISPO itu independen dan kredibel, serta mendapat pengakuan dari dunia internasional,” ungkap Donny dalam FGD Penguatan ISPO di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Donny menyampaikan kredibilitas dan independensi Lembaga Sertifikasi ISPO harus dijamin, untuk dapat menggaet kepercayaan pasar. Untuk itu, dia merekomendasikan Lembaga Sertifikasi untuk menyesuaikan diri dengan standar SNI.

Direktur Kerjasama Intra-Amerika, Eropa, Ditjen Amerop Kementerian Luar Negeri Dewi Gustina Tobing mengakui negara-negara tujuan ekspor, terutama negara-negara Eropa belum memandang ISPO sebagai suatu platform yang dapat menjamin sistem keberlanjutan rantai pasok produk kelapa sawit.

“Di negara-negara Eropa permintaan minyak sawit tinggi. Kita masih perlu kerja keras karena upaya untuk pengakuan sudah dilakukan tapi hingga saat ini Eropa maupun negar amaju lainnya belum mengakui ISPO sebagai suatu sistem legalitas internasional,” ujar Dewi.

Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia dengan rata-rata ekspor per tahun mencapai 23 juta ton dari produksi 30 juta ton. Kontribusi Indonesia pun mencapai 50% dari total produksi CPO global.

Kendati merupakan eksportir dan produsen terbesar CPO dunia, negara-negara tujuan ekspor cenderung meragukan standar keberlanjutan sawit Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah giat mencari cara agar ISPO diterima secara luas seperti Rountable Sustainable Palm Oil (RSPO).

561 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *