Standar Industri Sawit Nasional Gantikan IPOP

Jakarta – Pasca bubarnya Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP), pemerintah akan merumuskan standar industrisawit menggantikan IPOP. Hal ini dilakukan agar produk sawit Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, yang sejalan dengan kepentingan strategis Indonesia.

“Kan IPOP sudah habis, kita ya harus punya standar nasional yang sifatnya internasional, supaya jangan nanti didiskreditkan produk-produk kelapa sawit kita,” kata Darmin di kantornya, Selasa (12/7).

Seperti diketahuii IPOP (Indonesian Palm Oil Pledge) membubarkan diri setelah ditolak pemerintah, Komisi IV DPR-RI, para petani dan pengusaha kelapa sawit karena berpotensi melakukan kartel. IPOP ditandantangani oleh enam perusahaan besar sawit yaitu Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, Asian Agri, dan PT Astra Agro Lestari (AAL) yang menguasai 75%-90% perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia, dan menampung hampir 90% seluruh tandan buah segar (TBS) dan CPO Indonesia, termasuk di dalamnya TBS dari 4,5 juta sawit rakyat.

Darmin mengatakan pemerintah merencanakan moratorium sawit guna menciptakan industri sawit yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk itu akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana aturan rinci yang akan diberlakukan.

Hal ini yang sempat dibicarakan pula oleh Darmin dalam rapat di Istana Negara bersama Presiden.”Presiden juga kan waktu itu bicara moratorium, kita harus bikin aturannya secara jelas, rinci. Tadi ya prinsip-prinsip nya saya coba diskusikan dengan Presiden,” pungkasnya.

Moratorium kelapa sawit diharapkan dapat menciptakan industri sawit yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Jika Indonesia memiliki produk-produk sawit yang berkualitas dan memenuhi aspek kesehatan lingkungan, produk-produk nasional pun dapat bersaing dengan negara-negara lain di dunia internasional. (dtf)

Sumber: MedanBisnisDaily.com

1,159 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *