Sumsel Tetapkan Status Siaga pada 1 Februari

PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana menetapkan status Siaga kebakaran hutan dan lahan pada 1 Februari nanti. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi dini munculnya titik panas yang diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan tahun 2016. Peningkatan posko pengawasan terpadu dan pengamanan lahan gambut juga menjadi prioritas utama.

Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Bidang Perubahan Iklim, Najib Asmani, mengatakan hal itu seusai menghadiri rapat koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Palembang, Senin (16/1). Najib menjelaskan, rencana penetapan status Siaga kebakaran hutan dan lahan dilakukan karena diperkirakan titik panas di Sumsel akan muncul pada Maret 2017.

Dengan penetapan status Siaga itu, ujar Najib, langkah koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi terkait lain lebih cepat dilakukan. Penetapan juga dimaksudkan agar bantuan dari sejumlah instansi termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat datang lebih awal. “Hal yang sama dilakukan 2016 lalu. Terbukti jumlah titik panas jauh lebih rendah dari tahun 2015,” katanya.

Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumsel, jumlah titik panas di Sumsel tahun lalu hanya 910 titik dengan luas areal terbakar mencapai 978,36 hektar. Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan jumlah titik panas tahun 2015, yakni 27.043 titik panas dengan luas areal terbakar 736.562 hektar.

Menurut Najib, antisipasi lebih awal menjadi prioritas pemerintah karena diperkirakan jumlah titik panas 2017 di Sumsel akan lebih banyak dari 2016. Itu terjadi karena kondisi lahan akan jauh lebih kering karena musim kemarau normal di kisaran Maret hingga September.

Lahan gambut

Selain itu, menurut Najib, pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Restorasi Gambut dan perusahaan pemegang izin konsesi terus mewaspadai lahan gambut di Sumsel. Dari 1,4 juta hektar lahan gambut, sekitar 400.000 hektar terus diawasi kondisinya agar tetap basah. “Langkah pembasahan lahan dilakukan dengan memasang embung dan sekat kanal sehingga risiko kebakaran dapat dikurangi,” katanya.

Keberadaan lahan mineral, menurut Najib, terus dipantau karena pada 2016 sebagian besar lahan yang terbakar adalah lahan mineral. Itulah sebabnya daerah yang dipantau terus diperluas dari yang semula hanya Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin yang didominasi lahan gambut, kini perhatian difokuskan juga pada daerah yang didominasi lahan mineral, seperti Lahat, Prabumulih, Musi Rawas, dan Muara Enim.

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel Sigit Wibowo menyebutkan, keterlibatan masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satu pemicu kebakaran adalah masih adanya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. “Bila tingkat kesadaran masyarakat meningkat, potensi titik api dapat ditekan,” ucapnya.

Hingga saat ini, ada 123 desa yang memiliki kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Sumsel. MPA terus dibina untuk dapat mengantisipasi api jika di wilayahnya ditemukan titik api.

Kepala UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Sumsel Achmad Taufik menambahkan, pada 2017 pemerintah berencana menambah jumlah posko pengawasan terpadu di sejumlah daerah. Keberadaan posko ini melibatkan perusahaan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Saat ini ada 200 posko terpadu di Sumsel, tahun 2017 akan ditambah menjadi 250 posko.

Partisipasi diperluas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat juga mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dalam menanggulangi kebakaran lahan agar tidak semakin parah. Hal tersebut diwujudkan dengan memperbanyak kelompok masyarakat peduli api di desa-desa.

Kepala BPBD Kalbar TTA Nyarong, Senin, mengatakan, dari 137 desa rawan kebakaran di provinsi itu, masih ada 120 desa yang belum memiliki kelompok masyarakat peduli api. Karena itu, pihaknya ingin menggandeng korporasi perkebunan agar lebih banyak lagi berpartisipasi membentuk masyarakat peduli api.

“Dari 117 korporasi perkebunan di Kalbar, baru tiga korporasi yang berpartisipasi membentuk masyarakat peduli api,” katanya.

Partisipasi masyarakat perlu didorong karena merekalah yang paling dekat dengan lahan yang terbakar. Jika masyarakat siap, api lebih cepat ditanggulangi.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Anton P Widjaya menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat juga akan mendorong partisipasi warga desa.

Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dilaporkan, lahan gambut di provinsi itu semakin kritis karena terus menyusutnya tutupan hutan di kesatuan hidrologis gambut. Sebanyak 3,1 juta lahan gambut terletak di lahan konsesi perkebunan dan pertambangan. Moratorium gambut dipertanyakan karena masih banyak perusahaan membuka lahan di tanah bergambut.

“Kondisi gambut masih kritis karena penegakan hukum masih minim. Perusahaan yang masih membuka di lahan gambut tidak pernah ditindak,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Arie Rompas. (IDO/RAM/ESA)

Sumber : Kompas

2,359 total views, 3 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *