Transaksi TBS Perlu Diatur Perda

BALIKPAPAN – Mesti ada sanksi bagi perusahaan yang membeli sawit petani di bawah harga tandan buah segar (TBS) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menjadi tawaran tegas Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kalimantan Timur dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang dilakukan Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim.

Ketua Apkasindo Penajam Paser Utara (PPU) Akhmad Indradi yang juga anggota Apkasindo Kaltim menyatakan, selama ini masih ada beberapa perusahaan yang membeli kelapa sawit dari petani rakyat dengan harga di bawah standar TBS.

“Saat ini Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim sedang menyusun regulasi atau pembaruan peraturan daerah (Perda) terkait perkebunan. Saya berharap agar permasalahan itu dapat dikaji dan dimasukkan dalam perda yang sedang digodok,” tuturnya.

Hasil dari panen kelapa sawit dari petani rakyat, sebut dia hampir seluruhnya dijual ke pengusaha yang mengolahnya. Untuk mengolah sendiri menjadi CPO para petani ini masih belum memiliki kemampuan dan sarana.

“Ya, misalkan harga TBS Rp 1.400 per kilogram namun perusahaan tersebut membelinya dengan harga Rp 1.200 per kilogram. Angkanya memang kecil namun perusahaan membelinya dengan jumlah banyak hingga per ton. Jadi, jika dipangkas efeknya cukup terasa. Belum lagi jumlah petani terus bertambah,” terangnya.

Menurutnya, dengan harga TBS kelapa sawit yang terpangkas, jangankan mau memupuk tanaman kelapa sawit, mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani tidak cukup dalam sebulan. “Itu baru satu masalah, masih banyak permasalahan lainnya yang menyangkut petani rakyat,” kata Akhmad.

Permasalahan lainnya antara lain permasalahan tata ruang lahan yang dimiliki petani rakyat dan petani plasma. Di Kaltim, lahan milik petani rakyat sulit sekali untuk diperluas berbanding terbalik dengan pengusaha dengan mudah memperluas lahan mereka. Kemudian, permasalahan bibit yang didapat petani rakyat masih dengan kualitas rendah.

Jadi, harapnya, pemerintah dapat dengan tegas memberi sanksi kepada perusahaan yang membandel tersebut dalam penyusunan perda tersebut dan mampu melindungi petani rakyat.

Menjawab hal tersebut, mantan ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim periode 2012-2015, Azwal Ridwan menegaskan, jika ada perusahaan yang memang melakukan tindakan tersebut sebut saja perusahaannya dan segera melaporkan baik ke Gapki atau dinas terkait.

“Namun, para petani juga harus mengedukasi dirinya bahwa penetapan harga TBS sekarang ini dilakukan dalam waktu dua kali setiap satu bulan. Berbeda dengan dulu, penetapan harga TBS dilakukan satu kali dalam sebulan,” tuturnya.

Perubahan sistem penetapan harga tersebut, lanjut dia lebih dikarenakan dengan fluktuatifnya harga CPO bahkan kerap kali menunjukkan penurunan. Jadi, sistemnya 1-15 dan 16-31.

Jadi, jika tau-tau harga TBS turun para petani tersebut harus mengetahui harga TBS paling terbaru. Asosiasi mungkin bisa mengedukasi mereka bahwa harga TBS saat ini di angka berapa.

Penetapan harga TBS sendiri berdasarkan harga ekspor minyak kelapa sawit dan harga transportasi pengiriman tiap daerah. Harga TBS kelapa sawit di Kaltim saat ini di angka Rp 1.638,97 per kilogram untuk umur tanaman 8 tahun.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, Ernawati menyampaikan untuk persoalan lahan bagi petani rakyat pihaknya akan membantunya dengan pemerintah. Pasalnya potongan pajak CPO yang diekspor kan kembali ke pemerintah daerah. Nah, kemungkinan dana tersebut bisa dipakai petani rakyat untuk perluasan lahan penanaman mereka.

“Seluruh hal yang menyangkut kelangsungan industri perkebunan baik dari sisi petani, pengusaha dan bagaimana bisa menyerap PAD akan kita susun dengan melihatkan akademisi dan stakeholder terkait lainnya,” tutupnya. (*/aji/lhl/k15)

Sumber: Prokal.co

666 total views, 2 views today

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *